Tobing, Vera Tua (2025) Implementasi Konstitusi Hijau Pada Program Food Estate Dalam Perspektif Negara Hukum. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.
|
Text
Halaman depan_Vera Tua Tobing_217222027.pdf Download (133kB) |
|
|
Text
Bab isi_Vera Tua Tobing_217222027.pdf Restricted to Registered users only Download (703kB) |
|
|
Text
Daftar pustaka_Vera Tua Tobing_217222027.pdf Restricted to Registered users only Download (401kB) |
|
|
Text
Lampiran_Vera Tua Tobing_217222027.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Konstitusi Hijau atau green constitution adalah gagasan untuk memasukkan prinsip pelestarian lingkungan hidup ke dalam rancangan konstitusi negara yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap lingkungan serta hak asasi manusia untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Masalah ketahanan pangan yang merupakan hal krusial yang menjadi pusat perhatian pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi bagi masyarakat melalui program strategis yang dikenal dengan istilah food estate yang dianggap sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak setiap orang memperoleh hidup yang baik dan sehat. Faktanya, dalam implementasi konstitusi hijau atau green constitution hakikatnya pasal 33, 34 UUD 1945 disebut sebagai konstitusi yang berfungsi sebagai sumber nilai dan norma serta referensi tertinggi dalam rangka kebijakan pemerintahan dan pembangunan di bidang ekonomi, Amanah tersebut tidak berbunyi, terlebih pendelegasian kewenangan hak penggunaan lahan. Penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) pertama kali di tahun 1995 secara hukum yang mendukung dicanangkannya proyek strategis food estate, kemudian pengembangan food estate lanjutan di mulai tahun 2021 dari perspektif hukum tidak mencerminkan highlight major project yang mampu merealisasikan pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2023 guna memperkuat ketahanan ekonomi dan pertumbuhan yang bermutu dan berkeadilan, terutama prinsip kehati-hatian terhadap kondisi lingkungan terabaikan dalam pembangunan food estate, termasuk prinsip ekosentris juga dipinggirkan yang lebih memprihatinkan adalah konsesi penebangan dan penggunaan lahan tidak mempertimbangkan hak guna lahan masyarakat lokal yang berdampak pada kerawanan pangan yang dihadapi penduduk lokal.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing: Prof. Dr. Rasji,S.H., M.H |
| Uncontrolled Keywords: | Ketahanan pangan, konstitusi hijau, pembangunan berkelanjutan |
| Subjects: | Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | FH Perpus |
| Date Deposited: | 15 Dec 2025 04:31 |
| Last Modified: | 15 Dec 2025 04:31 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/48407 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
