Octaviani, Priskila (2025) Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Ujaran Kebencian Oleh Jurnalis Berdasarkan Undang-Undang Pers (Studi Kasus Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Ktb. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
|
Text
Halaman Depan_Priskila Octaviani_205249106.pdf Download (369kB) |
|
|
Text
Bab isi_Priskila Octaviani_205249106.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
Daftar Pustaka_Priskila Octaviani_205249106.pdf Download (73kB) |
|
|
Text
Lampiran_Priskila Octaviani_205249106.pdf Restricted to Registered users only Download (13MB) |
Abstract
Kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945 menghadapi ancaman dari regulasi yang semakin ketat dalam Undang-Undang ITE, yang pada gilirannya membatasi ruang gerak keterbukaan informasi publik. Meskipun dinilai perlu adanya kontrol tentang kebebasan berpendapat dan informasi publik pada Undang-Undang ITE agar dapat melindungi harkat dan martabat seseorang atau kelompok dari informasi yang tidak benar namun pengaturan ini haruslah tidak menjadi penghalang bagi wartawan melaksanakan tugasnya yang sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pers sebagai lex specialis dari kewenangan profesi wartawan dalam menjalankan tugasnya untuk menyampaikan informasi publik. Putusan nomor 123/PID.SUS/2020/PN Ktb dengan terdakwa Diananta Putra Sumedi dituntut karena melanggar Pasal 28 ayat
(2) UU ITE karena ujaran kebencian adalah tindakan yang sangat merugikan dan dapat merusak kerukunan hidup bermasyarakat padahal terpidana berprofesi sebagai wartawan yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers dalam menjalankan tugasnya. Sehingga penting untuk melihat bagaimana pidana ujaran kebencian pada kasus tersebut dapat diterapkan dari perspektif UU Pers dan UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dimana peraturan dan perundang-undangan yang relevan dikaji secara mendalam terkait kasus ujaran kebencian yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini menghasilkan analisis secara deskriptif tentang bagaimana ujaran kebencian ini dapat diterapkan pada wartawan yang menjalankan tugasnya yang dijamin dalam UU Pers jika dilihat dari perspektif UU ITE dan UU Pers. Hasil kajian ini menyatakan bahwa hakim dalam pertimbangannya telah terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik nomor 8 terhadap penyampaian berita yang mengandung unsur SARA (suku, agama, ras, antar golongan). Namun hakim tidak mengindahkan aturan tersebut secara keseluruhan bahwa penyelesaian konflik dalam ranah pelanggaran kode etik haruslah dilakukan Dewan Pers yang diatur dalam Undang-Undang Pers.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M. Hum., MPA |
| Uncontrolled Keywords: | Ujaran Kebencian, ITE, Pers, Pidana |
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | FH Perpus |
| Date Deposited: | 02 Jul 2025 09:04 |
| Last Modified: | 02 Jul 2025 09:04 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/47561 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
