Pelanggaran Kemitraan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 1805 K/Pdt.Sus-KPPU/2022)

Candra, Marvin (2025) Pelanggaran Kemitraan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 1805 K/Pdt.Sus-KPPU/2022). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Marvin Candra_205210131.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Marvin Candra_205210131.pdf Restricted to Registered users only Download (25MB)
	Text Daftar Pustaka_Marvin Candra_205210131.pdf Download (2MB)
	Text Lampiran_Marvin Candra_205210131.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Perkembangan dan pertumbuhan perekonomian bangsa yang pesat mendorong pelaku usaha untuk terus berupaya mengembangkan sektor usaha dengan melaksanakan kerja sama usaha salah satunya melalui skema kemitraan yang menjadi opsi yang ideal bagi pelaku usaha yang melibatkan pihak usaha besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Melalui skema kemitraan, hubungan kerja sama menitikberatkan terhadap terwujudnya prinsip saling menguntungkan dengan turut merealisasikan pemenuhan terhadap prinsip demokrasi ekonomi sebagai landasan konstitusial dalam sistem perekonomian. Dalam melaksanakan kerja sama kemitraan, kebijakan yang ditetapkan oleh salah satu pihak dapat menimbulkan dugaan terhadap pelanggaran hukum positif salah satunya sebagaimana yang terjadi melalui perkara 1805 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 sebagai perkara pelanggaran kemitraan pada usaha mikro, kecil, dan menengah yang diputus oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi melalui upaya hukum kasasi yang berawal dari diputusnya perkara oleh komisi pengawas persaingan usaha. Melalui metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis kerangka hukum kemitraan, prinsip hukum perjanjian serta putusan lembaga administratif dan pengadilan dengan merujuk pada data sekunder. Dengan melakukan pendekatan terhadap kasus dan peraturan perundang-undangan, penelitian ini menguraikan analisis terhadap pemenuhan unsur Pasal 35 ayat (1) Undang- undang Nomor 8 Tahun 2008 yang melarang adanya penguasaan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melaksanakan kerja sama melalui skema kemitraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi ekonomi menjadi dasar penilaian atas pemberian kesempatan berusaha pada usaha mikro, kecil, dan menengah serta eksistensi dan dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara kemitraan yang mencakup pembuktian secara yuridis dan ekonomi dengan membandingkan dasar pertimbangan hakim pada putusan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing: Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Pelanggaran Kemitraan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	02 Jul 2025 07:21
Last Modified:	02 Jul 2025 07:21
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/47538

Actions (login required)

View Item