Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Baku Perdagangan Gas Industri Sehubungan Pinjam Pakai Tabung Gas Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 84/Pdt.G/2022/PN.Cbi)

Santoso, Malvin (2025) Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Baku Perdagangan Gas Industri Sehubungan Pinjam Pakai Tabung Gas Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 84/Pdt.G/2022/PN.Cbi). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Malvin Santoso_205210014.pdf Download (2MB)
	Text Bab isi_Malvin Santoso_205210014.pdf Restricted to Registered users only Download (25MB)
	Text Daftar Pustaka_Malvin Santoso_205210014.pdf Download (1MB)
	Text Lampiran_Malvin Santoso_205210014.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini berfokus dalam upaya menggali dan menemukan aspek-aspek perlindungan hukum bagi para pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan yang menggunakan format perjanjian baku, terkhususnya dalam bidang industri perdagangan gas yang dalam skema perdagangannya diterapkan istilah jual beli gas, dan pinjam pakai tabung gas. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang biasa kita kenal sebagai UUPK, maka telah dijelaskan secara terperinci mengenai hak dan kewajiban daripada konsumen dan pelaku usaha yang secara proporsional terlihat setara, dimana seluruh bentuk transaksi yang dijalin di antara keduanya harus berlandaskan itikad baik. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 5 dan Pasal 6 UUPK. Bahwa kemudian dalam UUPK sendiri, secara tersirat masih berfokus terhadap upaya penegakan perlindungan hukum hak-hak milik konsumen, dimana mekanisme sanksi yang diberikan tidak menjelaskan mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha dalam mencari keadilan apabila dirugikan oleh konsumen. Salah satunya dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 84/Pdt.G/2022/PN.Cbi yang menjelaskan mengenai pelaku usaha selaku penjual gas dan pemberi pinjaman wadah tabung gas yang dirugikan oleh konsumen dalam perihal wanprestasi, konsumen yang seolah lalai dalam mengembalikan wadah tersebut telah menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi pelaku usaha. Jika berkaca terhadap perjanjian semata saja maka sejatinya KUHPer telah mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum tersebut, pun teknis-teknis perjanjian juga dapat mengatur muatannya dengan lebih eksplisit sehingga berpotensi mencegah lahirnya sengketa hukum di kemudian hari. Tetapi apakah kemudian perlu diterapkan sanksi administratif dalam UUPK, itulah yang kemudian menjadi fokus penelitian penulis dalam menggali langkah-langkah preventif dan represif yang seharusnya dioptimalisasikan bagi para pelaku usaha, karena terkadang merekalah yang kerap menerima stigma buruk, padahal niat buruk ini dapat berasal dari siapa saja tanpa memandang siapapun pihaknya.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing: Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M
Uncontrolled Keywords:	Pelaku Usaha, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Hukum, Perjanjian Baku, Pinjam Pakai Tabung Gas
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	02 Jul 2025 03:29
Last Modified:	02 Jul 2025 03:29
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/47529

Actions (login required)

View Item