Tanggung Jawab Penerapan Hak Upah Pekerja Tetap Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Keadaan Force Majeure (Studi Putusan Nomor 311/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor 274/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst)

Tairas, Hans Daniel Felix (2025) Tanggung Jawab Penerapan Hak Upah Pekerja Tetap Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Keadaan Force Majeure (Studi Putusan Nomor 311/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor 274/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Hans Felix Tairas_205210086.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Hans Felix Tairas_205210086.pdf Restricted to Registered users only Download (21MB)
	Text Daftar Pustaka_Hans Felix Tairas_205210086.pdf Download (862kB)
	Text Lampiran_Hans Felix Tairas_205210086.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Undang-undang Dasar 1945 mengatur hak upah sebagai salah satu hak konstitusional pekerja. Namun, dalam kasus hubungan kerja, hak upah seringkali menjadi alasan perselisihan hak. Dalam kasus nomor 311/Pdt.Sus-PHI/2022/Jkt.Pst, perselisihan dimulai dengan pemotongan hak upah pekerja dalam keadaan force majeure akibat pandemi covid-19 tanpa ada kesepakatan pekerja. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 57 tidak sesuai dengan ini. Selanjutnya, dalam penelitian ini, penulis membandingkan kasus ini dengan kasus serupa yang terjadi pada keputusan 274/Pdt.Sus-PHI/2021/Jkt.Pst. Kasus-kasus ini berbeda dalam hal pemenuhan hak upah akhir. Akibatnya, penulis membandingkan kedua kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan perbandingan. Penelitian ini berfokus pada ketentuan yang mengatur dan pemenuhan hak upah dalam keadaan force majeure, seperti yang ditunjukkan dalam Putusan Nomor 311/Pdt.Sus-PHI/2022/Jkt.Pst dan Putusan Nomor 274/Pdt.Sus-PHI/2021/Jkt.Pst. Penulis kemudian dapat menyimpulkan dari hasil penelitian bahwa, khususnya dalam keadaan force majeure, penyesuaian hak upah dapat dilakukan dengan disertai oleh kesepakatan para pihak pekerja dan pemberi kerja untuk menghindari perselisihan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing: Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Hak Upah, Perselisihan Hubungan Industrial, Force Majeure
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	01 Jul 2025 03:59
Last Modified:	01 Jul 2025 03:59
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/47484

Actions (login required)

View Item