Hak Upah Pekerja PKWTT Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Dengan Alasan Force Majeure (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/PDT.SUS- PHI/2024/PN.MKS)

Furguson, Felix (2025) Hak Upah Pekerja PKWTT Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Dengan Alasan Force Majeure (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/PDT.SUS- PHI/2024/PN.MKS). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Felix Furguson_205210023.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Felix Furguson_205210023.pdf Restricted to Registered users only Download (21MB)
	Text Daftar Pustaka_Felix Furguson_205210023.pdf Download (1MB)
	Text Lampiran_Felix Furguson_205210023.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Sebagai Negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai norma utama yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang salah satunya mengenai hak upah seorang pekerja. Upah bersifat esensial bagi pekerja mengingat pekerja telah meluangkan waktu dan tenaganya demi mencukupi kebutuhan hidupnya serta Negara melalui konstitusi juga turut menjamin bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tetapi kaidah tidak selalu berjalan sesuai yang dicita-citakan, hal tersebut dapat dilihat dari PT Sukses Hasil Alam Nusaindo yang tidak membayar hak upah pasca pemutusan hubungan kerja. Hal tersebut menimbulkan ketidaksesuaian das sollen dengan das sein sehingga penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai kaidah hukum hak upah pekerja bila terjadi pemutusan hubungan kerja akibat force majeure dan mekanisme penyelesaiannya serta bagaimana pertimbangan hakim terhadap upah proses yang digugat oleh pekerja selama pemutusan hubungan kerja berlangsung. Penelitian yang dikaji bersifat yuridis normatif dengan spesifikasi berupa analisis deskriptif. Pengambilan data serta informasi dilakukan dengan studi kepustakaan, pendekatan penelitian melalui pendekatan perundang-undangan, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pekerja tetap memiliki hak atas upah selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial berlangsung sebagaimana diatur dalam Pasal 155 UU Tenaker jo. Pasal 157A UU CK. Penyelesaian perselisihan berawal dengan adanya pertemuan dua pihak, tripartit, dan terakhir melalui putusan pengadilan negeri dan putusan kasasi. Dalam pertimbangan hakim mengenai upah proses dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Mks menunjukkan adanya ketidaksesuaian karena tidak sepenuhnya mengacu pada ketentuan hukum yang ada.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing: Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Hak upah, Pemutusan Hubungan Kerja, Pekerja
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	01 Jul 2025 03:24
Last Modified:	01 Jul 2025 03:24
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/47478

Actions (login required)

View Item