Akibat Hukum bagi Pemilik Satuan Rumah Susun atas Pelaku Pembangunan Rumah Susun yang Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga (Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst.)

Francis, Teddy (2021) Akibat Hukum bagi Pemilik Satuan Rumah Susun atas Pelaku Pembangunan Rumah Susun yang Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga (Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst.). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text 01. COVER.pdf Download (17kB)
	Text 02. Lembar persetujuan yang ditandatangani.pdf Download (115kB)
	Text 03. Lembar pengesahan yang sudah ditandatangani (scan).pdf Download (46kB)
	Text 04. KATA PENGANTAR.pdf Download (78kB)
	Text 05. DAFTAR ISI.pdf Download (96kB)
	Text 06. ABSTRAK.pdf Download (70kB)
	Text 09. SKRIPSI BAB 1 Teddy Francis 205170145 FINAL.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB)
	Text 13. SKRIPSI BAB 5 Teddy Francis 205170145 FINAL.pdf Restricted to Registered users only Download (65kB)
	Text 14. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (82kB)

Abstract

Pelaku pembangunan rumah susun yang masih memiliki tanggung jawab kepada pemilik dan penghuni satuan rumah susun harus menjalankan manuver untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan meski di tengah krisis ekonomi. Namun ketika pelaku pembangunan tidak dapat melunasi utang dan dinyatakan pailit, maka akan ada akibat hukum bagi pembeli/pemilik rumah susun terhadap kepemilikan rumah susun mengingat pelaku pembangunan masih memiliki tanggung jawab. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus terhadap konsep pailit dan rumah susun. Menurut analisis penulis, ketika pelaku pembangunan rumah susun dipailitkan, maka sertifikat induk rumah susun menjadi harta pailit dan akan dilelang. Dampak bagi pemilik dalam tahap AJB/bersertifikat adalah tetap memiliki hak kepemilikan atas rumah susun. Kesimpulan, akibat hukum bagi pemilik/pembeli dengan AJB dan sertifikat, tidak terkena permasalahan secara langsung karena kepemilikannya tetap. Saran penulis, sebaiknya Pasal 22 huruf a UU Kepailitan dan PKPU diperjelas pengertian harta pailit, membuat perlindungan pemilik rumah susun lebih spesifik dalam UU Rumah Susun, UU Kepailitan dan PKPU, dan UU Cipta Kerja, menyelaraskan pengertian keharusan pembuatan PPJB di depan notaris dalam peraturan perundang-undangan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Pemilik Rumah Susun, Pembangun Rumah Susun, Kepailitan
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	06 May 2021 02:06
Last Modified:	06 May 2021 02:06
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/28019

Actions (login required)

View Item