SILVANIA AGARIA, APRILIE Akibat hukum dan pertanggungjawaban notaris terhadap penerbitan dua salinan akta pernyataan keputusan rapat dengan nomor yang sama yang memuat hasil keputusan rapat umum pemegang sahama yang berbeda (studi kasus terhadap penerbitan salinan akta PKR PT XYZ) / oleh Silvania Agaria Aprilie. skripsi.
Preview |
Text
Akibat hukum dan pertanggungjawaban notaris.pdf Download (47kB) | Preview |
Abstract
abstrak (A) Nama : Silvania Egaria Aprilie; (NIM: 205060070) (B) Judul
Skripsi : Akibat Hukum Dan Pertanggungjawaban Notaris Terhadap
Penerbitan Dua Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dengan
Nomor yang Sama Yang Memuat Hasil Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Yang Berbeda (Studi KasusTerhadap Penerbitan
Salinan Akta Pkr PT. XYZ) (C) Halaman : viii + 96 + Lampiran + 2011
(D) Kata Kunci : Pertanggungjawaban Notaris, Akta Pernyataan
Keputusan Rapat, Rapat Umum Pemegang Saham (E) Isi : Notaris
berperan membuat akta relaas dalam pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS). RUPS dilaksanakan sebagai salah satu
cara bagi perseroan untuk menyampaikan laporan tahunan ataupun
untuk mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan aksi
korporasi dan/atau kebijakan suatu perseroan. Masalah yang diajukan
dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah akibat hukum terhadap dua
salinan akta Pernyataan Keputusan Rapat ( PKR ) yang diterbitkan
dengan nomor yang sama yang memuat hasil keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS)yang berbeda? Bagaimanakah
pertanggungjawaban notaris terhadap penerbitan dua salinan akta
Pernyataan Keputusan Rapat PKR) dengan nomor yang sama yang isi
salinannya berbeda tersebut? Penulis meneliti masalah tersebut
dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang
didukung dengan hasil wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, akta
notaris yang tidak dibuat sesuai dengan ketentuan perundangundangan,
dalam
hal
ini
akta
PKR
yang
dibuat
dengan
melanggar
ketentuan
formal
sehingga
menyebabkan
minuta
akta
tersebut
beserta
salinan
yang
menjadi
turunnya
kehilangan
fungsinya
sebagai
akta
otentik
dan
berubah
menjadi
akta
di
bawah
tangan
dan
notaris
selaku
pejabat
umum
yang
berwenang
membuat
akta
otentik
atas
permintaan
para
pihak,
bukan
merupakan
pihak
dalam
akta
sehingga
karena
itu
pada
prinsipnyaa
notaries
tidak
dapat
dimintai
pertanggungjawaban
berkenaan
dengan
kebenaran
materil
dari
akta
yang
dibuatnya.
(F)
Daftar
acuan
:
31 (1983-2009)
(G)
Dosen
Pembimbing
:
Dr.
Gunawan
Djajaputra,
S.H.,
M.H.,
S.S.
(H)
Penulis
:
Silvania
Egaria
Aprilie
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 12 May 2017 02:31 |
| Last Modified: | 12 May 2017 02:31 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/698 |
Actions (login required)
 |
View Item |