Polii, Tyron Abram (2025) Kekuatan Akta Notaris Dengan Ketidakhadiran Saksi Instrumentair Pada Saat Penandatanganan Akta Sewa Menyewa (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No.26/Pdt.G/2020/PN Rap). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.
|
Text
Halaman depan_Tyron Abraham Polii_217231001.pdf Download (343kB) |
|
|
Text
Bab isi_Tyron Abraham Polii_217231001.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
Daftar pustaka_Tyron Abraham Polii_217231001.pdf Restricted to Registered users only Download (433kB) |
|
|
Text
Lampiran_Tyron Abraham Polii_217231001.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta perjanjian sewa menyewa ruko. Dalam membuat akta perjanjian sewa menyewa ruko, Notaris harus memastikan bahwa akta tersebut memenuhi dua aspek hukum, yaitu memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPer dan syarat formil pembuatan akta Pasal 38 UUJN. Dalam perkara No.26/Pdt.G/2020/PN Rap, Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 5 tanggal 5 Maret 2019 dinyatakan perjanjian tersebut sah oleh putusan hakim karena memenuhi syarat sah perjanjian, sementara hakim tidak mempertimbangkan syarat formil pembuatan akta salah satunya tidak dihadiri oleh saksi instrumentair pada saat penandatangan akta dibuat. Sehingga penelitian ini berusaha menjawab permasalahan bagaimana hakim memutus perkara hukum akta perjanjian sewa menyewa ruko Nomor 5 dalam perkara Nomor No.26/Pdt.G/2020/PN RAP dan pertanggung jawaban hukum Notaris ES atas implikasi dari Akta perjanjian sewa menyewa tersebut yang tidak dihadiri oleh saksi instrumentair. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Bahwa hakim memutus berdasarkan pertimbangan yang lebih berfokus pada aspek formalitas keabsahan perjanjian Pasal 1230 KUHPer, hakim tidak mempertimbangan syarat formil pembuatan akta Pasal 38 UUJN terkait ketidakhadiran saksi instrumentair. Ketidakhadiran saksi instrumentair pada saat penandatangan akta merupakan bentuk pelanggaran Pasal 16 Ayat (1) huruf m dan Pasal 44 Ayat (1) UUJN dan melanggar syarat formil pembuatan akta Pasal 38 Ayat (4) huruf a, c, UUJN. Dengan tidak terpenuhinya syarat formil pembuatan akta, maka akta tersebut dapat dianggap cacat hukum dan dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Notaris dapat dipertanggungjawabkan dari segi administrasi berupa peringatan secara tertulis dan sanksi perdata dengan menggugat tuntutan ganti rugi.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing : Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn. |
| Uncontrolled Keywords: | Kekuatan Akta Perjanjian Sewa Menyewa, Notaris, Ketidakhadian Saksi Instrumentair |
| Subjects: | Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | FH Perpus |
| Date Deposited: | 18 Dec 2025 08:03 |
| Last Modified: | 18 Dec 2025 08:03 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/48500 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
