Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Penjualan Benda Tidak Bergerak Sebagai Harta Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 40/Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn.Niaga.Sby)

Gunawan, Rachel (2025) Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Penjualan Benda Tidak Bergerak Sebagai Harta Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 40/Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn.Niaga.Sby). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman depan_Rachel Gunawan_217231039.pdf Download (199kB)
	Text Bab isi_Rachel Gunawan_217231039.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Daftar pustaka_Rachel Gunawan_217231039.pdf Restricted to Registered users only Download (455kB)
	Text Lampiran_Rachel Gunawan_217231039.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Kepailitan terhadap developer properti seringkali menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait dengan status benda tidak bergerak yang telah dibeli dan dibayar lunas oleh konsumen. Dalam praktiknya, objek tersebut tetap dimasukkan ke dalam boedel pailit dan dijual oleh kurator, tanpa mempertimbangkan posisi konsumen sebagai pihak yang beritikad baik. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan konsumen. Dalam konteks tersebut, peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjadi krusial karena hanya melalui PPAT proses peralihan hak atas tanah secara hukum dapat dilaksanakan melalui akta jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PPAT dalam penjualan benda tidak bergerak sebagai harta pailit berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, serta didukung oleh hasil wawancara dengan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama PPAT dalam proses ini adalah ketidakjelasan regulasi, lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen, dan praktik kurator yang tidak mempertimbangkan status hukum PPJB lunas. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang seharusnya menjadi pedoman, belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam praktik pemberesan harta pailit. Penelitian ini merekomendasikan penguatan posisi PPAT melalui revisi regulasi kepailitan dan pertanahan, harmonisasi hukum, serta penyusunan pedoman teknis operasional oleh Kementerian ATR/BPN agar peran PPAT dalam pemberesan harta pailit lebih terarah dan memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kepailitan dan perlindungan konsumen secara lebih adil.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. Richard C. Adam., S.H., LL.M.
Uncontrolled Keywords:	Pejabat Pembuat Akta Tanah, Harta Pailit, Benda Tidak Bergerak, PPJB, Kepailitan
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	18 Dec 2025 07:31
Last Modified:	18 Dec 2025 07:36
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/48495

Actions (login required)

View Item