Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Status Tanah Sultan Ground Yang Dibeli Oleh Masyarakat Di Kabupaten Gunung Kidul

Djahamata, Louis Williams (2025) Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Status Tanah Sultan Ground Yang Dibeli Oleh Masyarakat Di Kabupaten Gunung Kidul. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman depan_Louis Williams Djahamata_217222024.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Louis Williams Djahamata_217222024.pdf Restricted to Registered users only Download (34MB)
	Text Daftar pustaka_Louis Williams Djahamata_217222024.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Lampiran_Louis Williams Djahamata_217222024.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Keraton Yogyakarta memiliki sebuah lembaga yang menangani berbagai hal yang berkaitan dengan tanah sultan dan tanah paku alam, yang dikenal sebagai pangageng kawedanan punokawan wahono sarto kriyo atau panitikismo. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memproses permohonan hak atas tanah yang berkaitan dengan tanah sultan dan tanah paku alam dari pihak swasta, lembaga pemerintah, atau masyarakat yang ingin menempati tanah tersebut. Tanah sultan akan dianggap melanggar hukum jika tidak memiliki sertifikat atau surat kepemilikan. Surat kepemilikan adalah otorisasi formal yang diberikan oleh panitikismo. Panitikismo adalah badan pemerintahan kraton yang bertanggung jawab untuk mengawasi administrasi dan pemanfaatan tanah kesultanan. Permasalahan yang dihadapi adalah: apa hubungan antara proses peninjauan kembali dengan status tanah kesultanan, dan bagaimana dampaknya terhadap jaminan dan perlindungan status tanah yang diperoleh masyarakat. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini berkisar pada prinsip-prinsip kepastian dan perlindungan terhadap status tanah yang diperoleh masyarakat. Penelitian yang dilakukan bersifat normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data sekunder terdiri dari tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan masalah hukum. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan cara menelaah literatur yang ada, melakukan wawancara, dan melakukan analisis data secara kualitatif. Yogyakarta memiliki landasan hukum yang kuat, negara pun mengakui dan menghormati status keistimewaannya dengan memberikan kewenangan khusus untuk mengatur urusan pengelolaan pertanahannya sendiri. Urusan dalam mengatur pengelolaan tanah ini menimbulkan dualisme hukum agrarian. Kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penggunaan/pemanfaatan tanah sultan ground termasuk magersari, ngindung, dan hak lainnya, dapat terus berlanjut sebagaimana ketentuan dalam serat kekancingan, dengan dilakukannya pendaftaran terlebih dahulu untuk nantinya dilanjutkan penerbitan sertifikan hak milik yang dimiliki kesultanan

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing: Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum.
Uncontrolled Keywords:	Keraton Yogyakarta, Tanah Sultan Ground, Kepastian dan Perlindungan Hukum, Sertifikat Hak Milik, Serat Kekancingan, Pengelolaan Tanah Sultan
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	18 Dec 2025 07:01
Last Modified:	18 Dec 2025 07:01
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/48488

Actions (login required)

View Item