Analisis kewenangan pelaksanaan tugas jabatan notaris yang sedang menjalani penahanan rumah atau penahanan kota (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN)

Putri, Livia Kusumadiani (2025) Analisis kewenangan pelaksanaan tugas jabatan notaris yang sedang menjalani penahanan rumah atau penahanan kota (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman depan_Livia Kusumadiani Putri_217221065.pdf Download (707kB)
	Text Bab isi_Livia Kusumadiani Putri_217221065.pdf Restricted to Registered users only Download (483kB)
	Text Lampiran_Livia Kusumadiani Putri_217221065.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia menegaskan komitmennya terhadap prinsip negara hukum yang menjamin kepastian hukum, ketertiban, serta perlindungan hukum bagi seluruh warga negaranya, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam struktur hukum nasional, Notaris memegang posisi strategis sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian hukum secara tertulis. Kedudukan penting ini diperkuat melalui Undang-Undang Jabatan Notaris, terutama pasca disahkannya perubahan lewat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang memperluas lingkup kewenangan Notaris. Kendati demikian, dalam praktiknya, sering kali Notaris menghadapi persoalan hukum yang menimbulkan pertanyaan terkait pelaksanaan tugasnya ketika berada dalam status penahanan, baik berupa tahanan rumah maupun tahanan kota.
Tulisan ini mengevaluasi dampak hukum atas pelaksanaan kewajiban jabatan Notaris yang tengah menjalani masa penahanan tersebut, dengan menitikberatkan analisis pada studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN. Kajian ini mengungkap dilema yang muncul antara status hukum penahanan seorang Notaris dan pelaksanaan kewenangannya sebagai pejabat umum, termasuk persoalan pengawasan, tanggung jawab profesional, serta upaya menjaga integritas jabatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidakjelasan regulasi mengenai pelaksanaan tugas Notaris dalam masa penahanan menciptakan ambiguitas hukum yang memerlukan kejelasan lebih lanjut. Oleh sebab itu, dibutuhkan perbaikan dan penguatan regulasi serta sistem pengawasan agar praktik kenotariatan tetap berjalan sesuai prinsip profesionalisme dan tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing: Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Notaris, Akta Otentik, Penahanan Kota, Penahanan Rumah, Kewenangan, Etika Profesi, Pengawasan Hukum
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	18 Dec 2025 06:59
Last Modified:	18 Dec 2025 06:59
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/48487

Actions (login required)

View Item