Ketentuan Hukum Akta Notaris Dan Pertanggung Jawaban Notaris Setelah Berlakunya Cyber Notary Dimasa Cyber Law

Eli, Grace Aimelia (2025) Ketentuan Hukum Akta Notaris Dan Pertanggung Jawaban Notaris Setelah Berlakunya Cyber Notary Dimasa Cyber Law. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman depan_Grace Aimelia Eli_217212027.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Grace Aimelia Eli_217212027.pdf Restricted to Registered users only Download (32MB)
	Text Daftar pustaka_Grace Aimelia Eli_217212027.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Lampiran_Grace Aimelia Eli_217212027.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Pasal 1 angka (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Perkembangan teknologi di era cyber law telah mempengaruhi profesi notaris, khususnya dengan munculnya cyber notary. Cyber notary adalah penerapan teknologi dalam sertifikasi transaksi elektronik dan pembuatan akta autentik secara digital. Cyber notary diatur sebagai bagian kewenangan notaris, namun UU Jabatan Notaris menetapkan syarat akta autentik yang melibatkan pembacaan dan tanda tangan di hadapan pihak terkait serta saksi. Hal ini menyebabkan kekosongan hukum dan permasalahan seperti kedudukan hukum akta hardcopy dan tanggung jawab notaris atas kesalahan pengetikan dalam cyber notary. Selain itu, ketidaksesuaian antara Pasal 16 angka (1) huruf m dan Pasal 15 angka (3) UUJN menimbulkan pertentangan dalam kejelasan hukum tentang legalitas dokumen cyber notary. Penelitian ini menggunakan data dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan fakta-fakta nyata tentang tanggung jawab notaris terhadap akta hasil cyber notary. Penelitian menemukan bahwa cyber notary memang bagian dari kewenangan notaris, namun syarat akta autentik yang ditetapkan oleh UU Jabatan Notaris belum sepenuhnya terpenuhi dalam praktik cyber notary. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan tentang kedudukan hukum akta hardcopy dan tanggung jawab notaris atas kesalahan pengetikan dalam cyber notary. Diperlukan peraturan khusus yang mengatur mengenai cyber notary untuk mengatasi kekosongan hukum dan pertentangan dalam UUJN. Saran untuk notaris adalah meningkatkan kehati-hatian dalam praktik cyber notary dan memastikan keakuratan data dalam akta digital. Kata kunci: Cyber notary, Cyber law, Akta, Notaris

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing: Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Cyber notary, Cyber law, Akta, Notaris
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	18 Dec 2025 04:29
Last Modified:	18 Dec 2025 04:29
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/48480

Actions (login required)

View Item