Keabsahan Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemiliknya Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3507 K/PDT/2023)

Cristy, Florentina (2025) Keabsahan Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemiliknya Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3507 K/PDT/2023). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman depan_Florentina Cristy_217231012.pdf Download (370kB)
	Text Bab isi_Florentina Cristy_217231012.pdf Restricted to Registered users only Download (980kB)
	Text Daftar pustaka_Florentina Cristy_217231012.pdf Restricted to Registered users only Download (49kB)
	Text Lampiran_Florentina Cristy_217231012.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini membahas keabsahan pembuatan akta jual beli tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tanpa persetujuan pemilik sah, yang dikaji melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 3507 K/Pdt/2023. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena praktik maladministrasi oleh oknum PPAT yang dapat merugikan hak keperdataan pemilik tanah. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana kewenangan PPAT dan keabsahan akta jual beli tanah yang dibuat tanpa persetujuan pemiliknya tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada aspek normatif dan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta jual beli tanah yang dibuat tanpa persetujuan pemilik tanah bertentangan dengan asas-asas hukum perjanjian dan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Dalam Putusan Nomor 3507 K/Pdt/2023, Mahkamah Agung menyatakan akta tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, serta menetapkan pembatalan akta sebagai bentuk pemulihan hak atas tanah kepada pemilik sah. Kesimpulannya, tindakan PPAT yang membuat akta tanpa persetujuan pemilik merupakan pelanggaran hukum yang berimplikasi pada pembatalan akta. Penegakan hukum dan pengawasan terhadap kinerja PPAT perlu diperkuat guna menjamin kepastian hukum dalam transaksi pertanahan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing: Dr. Mia Hadiati, S.H., M.Hum
Uncontrolled Keywords:	Akta Jual Beli Tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Perbuatan Melawan Hukum, Cacat Hukum
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	18 Dec 2025 04:19
Last Modified:	18 Dec 2025 04:19
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/48477

Actions (login required)

View Item