Kamila, Amalia (2025) Tanggung Jawab Hukum Notaris Dan Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Konflik Kepentingan Klien Dalam Pembuatan Akta. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

[thumbnail of Halaman depan_Amalia Kamila_217232043_Tesis Mkn 2025.pdf] Text
Halaman depan_Amalia Kamila_217232043_Tesis Mkn 2025.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of Bab isi_Amalia Kamila_217232043_Tesis Mkn 2025.pdf] Text
Bab isi_Amalia Kamila_217232043_Tesis Mkn 2025.pdf
Restricted to Registered users only

Download (35MB)
[thumbnail of Daftar pustaka_Amalia Kamila_217232043_Tesis Mkn 2025.pdf] Text
Daftar pustaka_Amalia Kamila_217232043_Tesis Mkn 2025.pdf
Restricted to Registered users only

Download (966kB)
[thumbnail of Lampiran_Amalia Kamila_217232043_Tesis Mkn 2025.pdf] Text
Lampiran_Amalia Kamila_217232043_Tesis Mkn 2025.pdf
Restricted to Registered users only

Download (11MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum notaris serta peran Majelis
Pengawas Daerah (MPD) dalam konteks konflik kepentingan dalam pembuatan akta. Notaris memiliki kewajiban hukum untuk bersikap independen, jujur, dan tidak berpihak dalam menjalankan tugas jabatannya. Apabila notaris menyusun akta demi kepentingan sepihak klien yang memberikan keuntungan pribadi, dan tindakan tersebut mengandung konflik kepentingan yang melanggar hukum serta kode etik, maka notaris dapat dikenai sanksi administratif, termasuk pemberhentian tidak hormat. Selain itu, jika akta tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak lain, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan asas perbuatan melawan hukum. Pelanggaran terhadap prinsip formalitas, seperti kehadiran para pihak dan lokasi pembuatan akta, dapat melemahkan kekuatan hukum akta autentik. Di sisi lain, MPD berperan strategis dalam pengawasan etik dan administratif terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran akibat konflik kepentingan. MPD tidak hanya menindaklanjuti laporan masyarakat, tetapi juga melakukan pengawasan proaktif melalui klarifikasi dan pemeriksaan. Melalui fungsinya, MPD berkontribusi penting dalam menegakkan integritas profesi, menjamin keabsahan akta autentik, serta menjaga kepercayaan publik terhadap layanan kenotariatan sesuai dengan ketentuan UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Pembimbing : Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords: Notaris, Majelis Pengawas Daerah (MPD) Konflik Kepentingan Klien, Akta
Subjects: Tesis
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 18 Dec 2025 03:36
Last Modified: 18 Dec 2025 03:36
URI: https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/48467

Actions (login required)

View Item View Item