Implementasi Unit Siber Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Dalam Rangka Pengawasan Warga Negara Asing

Winardi, Difa Astrio (2025) Implementasi Unit Siber Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Dalam Rangka Pengawasan Warga Negara Asing. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman depan_Difa Astrio Winardi_207232004.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Difa Astrio Winardi_207232004.pdf Restricted to Registered users only Download (34MB)
	Text Daftar Pustaka_Difa Astrio Winardi_207232004.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text Lampiran_Difa Astrio Winardi_207232004.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)

Abstract

Guna membantu efektivitas dari pengawasan keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi menyediakan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) sebagai sarana pelaporan keberadaan orang asing di suatu tempat. Namun, keberadaan APOA dinilai kurang efektif dikarenakan tidak dapat melacak kejahatan siber atau cybercrime secara langsung dikarenakan APOA hanya platform yang memfasilitasi laporan dari penginapan yang ada di suatu wilayah di Indonesa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan fungsi pengawasan yang ada, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai membentuk Unit Siber Keimigrasian sebagai upaya meningkatkan efektivitas dari pengawasan keimigrasian yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti menelaah bagaimana permasalahan serta rekomendasi yang dapat diberikan dari penerapan Unit Siber Keimigrasian. Untuk mendukung penelitian tersebut, digunakan metode penelitian empiris hukum dan melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Unit Siber Keimigrasian masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi sumber daya manusia, regulasi, maupun infrastruktur teknologi. Petugas masih memerlukan pelatihan teknis yang memadai untuk mengoperasikan sistem pemantauan digital seperti Face Recognition Immigration System (FRIS) secara optimal. Selain itu, belum adanya dasar hukum nasional yang komprehensif menjadikan pelaksanaan tugas unit ini kurang memiliki kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketimpangan pelaksanaan antar wilayah. Di sisi lain, infrastruktur jaringan dan integrasi sistem informasi juga masih perlu diperkuat agar pengawasan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan peningkatan kompetensi petugas, penyusunan regulasi hukum yang berskala nasional, serta pembenahan infrastruktur digital sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan peran Unit Siber Keimigrasian dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan terhadap warga negara asing.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing: Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Unit Siber Keimigrasian, Pengawasan Keimigrasian, Warga Negara Asing
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	18 Dec 2025 02:11
Last Modified:	18 Dec 2025 02:11
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/48451

Actions (login required)

View Item