Kriminalisasi Kebijakan Penetapan Tom Lembong sebagai Tersangka Dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Susanto, Ardy (2025) Kriminalisasi Kebijakan Penetapan Tom Lembong sebagai Tersangka Dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman depan_Ardy Susanto_207222022.pdf Download (904kB)
	Text Bab isi_Ardy Susanto_207222022.pdf Restricted to Registered users only Download (24MB)
	Text Daftar pustaka_Ardy Susanto_207222022.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Lampiran_Ardy Susanto_207222022.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini membahas kriminalisasi kebijakan yang merupakan fenomena yang menimbulkan kekhawatiran dalam praktik penegakan hukum, terutama ketika suatu tindakan pejabat publik yang bersifat administratif dan diskresioner diproses secara pidana. Penetapan Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan, sebagai tersangka dalam kasus impor gula kristal mentah tahun 2015 menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan publik dapat dipersoalkan secara hukum dengan menggunakan instrumen tindak pidana korupsi.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan hukum, dokumen kebijakan, serta literatur yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari penetapan oleh Penuntut Umum (JPU) dengan menitikberatkan pada penerapan pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta keterkaitannya dengan asas legalitas, asas praduga tak bersalah, dan prinsip due process of law.
Penelitian ini menunjukan bahwa penetapan Tom lembong sebagai tersangka berpotensi mencerminkan bentuk kriminalisasi kebijakan, karena tidak ditemukan adanya bukti yang kuat tentang kerugian negara atau keuntungan pribadi sebagaimana disyaratkan dalam UU Tipikor. Kebijakan impor tersebut merupakan respons atas kondisi ekonomi tertentu dan termasuk ranah pertanggungjawaban administratif. Penanganan hukum yang terlalu cepat mengkriminalisasi kebijakan beresiko menimbulkan ketidakpastian hukum, membatasi ruang gerak pejabat publik, dan melemahkan prinsip-prinsip keadilan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Kriminalisasi, Diskresi, Tindak Pidana Korupsi
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	18 Dec 2025 01:59
Last Modified:	18 Dec 2025 01:59
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/48449

Actions (login required)

View Item