Penerapan Persyaratan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Pada Perusahaan Properti Indonesia

Yetmiaty, Yetmiaty (2025) Penerapan Persyaratan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Pada Perusahaan Properti Indonesia. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman depan_Yetmiaty_217222025.pdf Download (487kB)
	Text Bab isi_Yetmiaty_217222025.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text Daftar pustaka_Yetmiaty_217222025.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB)
	Text Lampiran_Yetmiaty_217222025.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian yang berjudul “Penerapan Persyaratan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Pada Perusahaan Properti Indonesia” ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perusahaan properti yang melakukan pre project selling dengan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertera di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengkaji penerapan persyaratan PPJB menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 pada Perusahaan Properti Indonesia dan untuk menganalisis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dan Perusahaan Properti dalam hal penerapan persyaratan PPJB yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tidak terpenuhi (not comply). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2021 tentang persyaratan sistem PPJB kurang efektif jika diterapkan pada Perusahaan Properti Indonesia, apalagi jika Perusahaan Properti atau Pelaku Pembangunan menggunakan konsep pre project selling, dimana dalam konsep ini pelaku pembangunan dapat melakukan penjualan atau pemasaran sebelum produk properti dibangun atau belum terpenuhinya persyaratan perizinan, yang mengakibatkan Pasal 22 ayat (5) tentang persyaratan sistem PPJB tidak dapat memenuhi praktik yang terjadi dalam usaha properti. dunia di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing : Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Properti, Peraturan Pemerintah, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), PPJB
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	15 Dec 2025 04:51
Last Modified:	15 Dec 2025 04:51
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/48410

Actions (login required)

View Item