Kepastian Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Yang Objeknya Dikuasai Pihak Lain

Soewanto, Rizal Iskandar (2025) Kepastian Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Yang Objeknya Dikuasai Pihak Lain. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman depan_Rizal Iskandar Soewito_217212016.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Rizal Iskandar Soewito_217212016.pdf Restricted to Registered users only Download (30MB)
	Text Daftar pustaka_Rizal Iskandar Soewito_217212016.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Lampiran_Rizal Iskandar Soewito_217212016.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Masalah substansi PP No. 24/1997 yang telah memberikan limitasi waktu dan mentolelir kecurangan yang nantinya dianggap sebagai sebuah kebeenaran jelas mereduksi hak-hak hukum warga negara yang semestinya dapat menerima hakmnya dengan layak. Dengan diterbitkannya PP No. 24/1997 telah memperumit urusan masyarakat dalam upaya memperoleh perlindungan hukum yang pasti atas kepemilikan hak atas tanah. Sehingga benar-benar tidak mengaktualisasikan asas kepastian hukum karena justru memperumit masyarakat dalam urusan pendataan tanah. PP No. 24/1997 tidak sinkron dengan UU No. 5/1960. Secara legalistik formal, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU No. 5/1960, guna mengamankan ketetapan hukum yang berlakukan oleh Pemerintah tentang pendataan tanah diseluruh lingkup negara Indonesia sesuai dengan aturan-aturan berdasarkan regulasi dari Pemerintah. Artinya, berkaitan atas makanisme pendataan tanah beserta persyaratannya pengaturannya hanya dapat dilakukan lewat peraturan pemerintah, sehingga penambahan peraturan pendataan peralihan hak mengenai tanah tidak dapat dilaksanakan lewat Instruksi Presiden karena tidak memenuhi ketentuan formil. Secara substansi, PP No. 24/1997 sama sekali tidak koheren dengan urusan pendataan peralihan hak mengenai tanah sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1960 dengan aturan pelaksananya. Selain itu juga berbenturan dengan asas pendaftaran tanah yang harus dilakukan secara sederhana dan terjangkau. Sehingga pemerintah tidak mengaktualisasikan aspek kepastian hukum dimana peraturan hukum harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Peraturan Pemerintah, Hak Atas Tanah
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	15 Dec 2025 03:53
Last Modified:	15 Dec 2025 03:53
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/48399

Actions (login required)

View Item