Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Adat Awyu Terhadap Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Boven Digoel Papua

Hutahaean, Merry Sarah Cristine (2025) Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Adat Awyu Terhadap Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Boven Digoel Papua. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman depan_Merry Sarah Cristine_217251043.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Merry Sarah Cristine_217251043.pdf Restricted to Registered users only Download (31MB)
	Text Daftar pustaka_Merry Sarah Cristine_217251043.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Lampiran_Merry Sarah Cristine_217251043.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Masyarakat adat di Boven Digoel adalah kelompok atau individu masyarakat yang tak mendapat rasa adil terhadap akibat rusaknya wilayah kehidupan mereka yang disebabkan oleh aktivitas perekonomian (bisnis). Disamping akibat sosial, akibat kesejahteraan dan kesehatan, akibat keamanan, dan kesulitan mendapatkan udara bersih, air bersih dan SDA (Sumber daya Alam) yang baik (sehat) merupakan penderitaan dan akibat yang haruslah didapatkan para korban-korban pengrusakan lingkungannya.
Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dalam menjawab isu hukum yang dirumuskan. Pengaturan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Menurut Hukum Positif Indonesia telah dijamin dari UUD 1945, Undang-Undang hingga peraturan pada tingkat daerah. Pengaturan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua secara umum sudah diatur melalui Peraturan Daerah di masing-masing Kabupaten/Kota dan merujuk pada Perda provinsi Perda Provinsi Papua Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua, menjadi pembeda berkaitan dengan pengaturan mengenai pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua adalah tindak lanjut dari Peraturan Daerah di masing-masing Kabupaten/Kota yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan daerah.
Terkait Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Awyu sehubungan dengan adanya kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Boven Digoel dapat dilakukan dengan dua cara yakni melalui jalur non litigasi yakni melakukan banding administrasi atau keberatan terhadap KTUN perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Papua terhadap PT. Indo Asiana Lestari dan melalui jalur litigasi dengan hak gugat ke pengadilan. Selain itu, perlu perlindungan hukum secara preventif atas pengakuan tanah dan hutan adat.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing: Prof. Dr. Mella Ismelina Farma Rahayu, S.H., M.Hum
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Hak Ulayat, Masyarakat Adat, Perkebunan Kelapa Sawit
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	15 Dec 2025 03:08
Last Modified:	15 Dec 2025 03:08
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/48386

Actions (login required)

View Item