Kesalahan Pencatatan Asal Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Lahan Oleh Badan Pertanahan Nasional Dan Akibat Hukumnya Bagi Pemegang Hak Atas Tanah

Jayasaputra, Josie (2025) Kesalahan Pencatatan Asal Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Lahan Oleh Badan Pertanahan Nasional Dan Akibat Hukumnya Bagi Pemegang Hak Atas Tanah. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman depan_Josie Jayasaputra_217231020.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Josie Jayasaputra_217231020.pdf Restricted to Registered users only Download (32MB)
	Text Daftar pustaka_Josie Jayasaputra_217231020.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Lampiran_Josie Jayasaputra_217231020.pdf Restricted to Registered users only Download (523kB)

Abstract

Tanah berfungsi sebagai lapisan permukaan bumi yang mendukung pertumbuhan akar tanaman, memberikan dukungan untuk tanaman tegak, serta memenuhi kebutuhan air dan udara. Kepentingan tanah bagi manusia sangat jelas, karena manusia tidak dapat hidup tanpa tanah. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, pendaftaran tanah menjadi semakin penting bagi masyarakat. Proses pendaftaran tanah menghasilkan akibat hukum, yaitu penerbitan sertipikat tanah yang berfungsi sebagai alat bukti sah dan kuat bagi pemegang hak atas tanah tersebut. Namun, dengan banyaknya sertipikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses penerbitan sertipikat tetap ada, meskipun peluang terjadinya kesalahan tersebut kecil. Salah satu kesalahan yang mungkin terjadi adalah kesalahan pencatatan asal tanah di atas hak pengelolaan, seperti yang diilustrasikan dalam Putusan Tata Usaha Negara Tingkat Peninjauan Kembali 206/PK/TUN/2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kesalahan atau kelalaian dalam penerbitan sertipikat dapat menyebabkan sertipikat menjadi tidak sah, baik karena ketidakakuratan data subjek hukum maupun objek hukum yang tercantum dalam sertipikat tersebut. Kesalahan ini dapat terjadi pada berbagai tahap pendaftaran tanah. Penambahan frasa seperti “Diatas HPL No. 1/Jatinegara” dapat mempengaruhi makna dan akibat hukum bagi PT Inti Polymetal sebagai pemilik sah tanah tersebut. Adanya ketentuan mengenai sertipikat dan hak atas tanah merupakan langkah preventif untuk melindungi hak atas tanah dan mencegah sengketa. Untuk perlindungan hukum represif, yang diterapkan setelah sengketa terjadi, tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik tersebut. Jika sengketa tanah muncul, perlindungan hukum represif dapat berupa pemulihan hak kepada pemilik asli tanah

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing: Dr. Benny Djaja, S.H., M.M., M.H., MKn.
Uncontrolled Keywords:	Hak Atas Tanah, Sertipikat, Hak Pengelolaan
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	15 Dec 2025 02:45
Last Modified:	15 Dec 2025 02:45
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/48358

Actions (login required)

View Item