Halim, Kevin Veronica (2025) Analisis Yuridis Hak Milik Atas Tanah Dalam Penanganan Overlapping Sertifikat Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 178/Pdt.G/2020/Pn Cbi). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

[thumbnail of Halaman depan_Kevin Veronica Halim_217231030.pdf] Text
Halaman depan_Kevin Veronica Halim_217231030.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of Bab isi_Kevin Veronica Halim_217231030.pdf] Text
Bab isi_Kevin Veronica Halim_217231030.pdf
Restricted to Registered users only

Download (33MB)
[thumbnail of Daftar Pustaka_Kevin Veronica Halim_217231030.pdf] Text
Daftar Pustaka_Kevin Veronica Halim_217231030.pdf
Restricted to Registered users only

Download (471kB)
[thumbnail of Lampiran_Kevin Veronica Halim_217231030.pdf] Text
Lampiran_Kevin Veronica Halim_217231030.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)

Abstract

Tanah di Indonesia memainkan peran sentral dalam kehidupan sosial dan
ekonomi, baik sebagai sumber mata pencaharian maupun aset investasi. Namun, masalah sertifikat ganda (overlapping) sering kali menjadi sumber sengketa dan ketidakpastian hukum yang merugikan pemilik tanah dan menghambat stabilitas sosial-ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dari sertifikat ganda terhadap hak milik tanah dan kepastian hukum, serta untuk mengevaluasi peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pengelolaan dan pencegahannya. Penelitian ini menemukan bahwa sertifikat ganda menciptakan ketidakpastian hukum, merugikan pemilik tanah yang sah, dan dapat memicu konflik sosial. Overlapping sertifikat sering disebabkan oleh kesalahan administratif, kurangnya koordinasi antar instansi, serta ketidakakuratan data pertanahan. BPN memiliki peran penting dalam memastikan keakuratan sistem pendaftaran tanah dan sebagai mediator dalam sengketa pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti verifikasi data yang mendalam, peningkatan koordinasi antar instansi, serta edukasi masyarakat terkait pentingnya kepemilikan tanah yang sah. Selain itu, mediasi harus didorong untuk menghindari proses litigasi yang panjang. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pertanahan, menciptakan kepastian hukum, dan mengurangi sengketa tanah yang merugikan berbagai pihak, sehingga mendukung stabilitas sosial-ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Pembimbing: Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords: Sertifikat Ganda, Hak Milik Tanah, Kepastian Hukum, Badan Pertanahan Nasional
Subjects: Tesis
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 15 Dec 2025 02:43
Last Modified: 15 Dec 2025 02:43
URI: https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/48357

Actions (login required)

View Item View Item