Upaya Hukum Notaris Terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Menurut Persepsi Hukum Kenotariatan

Aprilia, Eka (2025) Upaya Hukum Notaris Terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Menurut Persepsi Hukum Kenotariatan. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman depan_Eka Aprilia_217231033.pdf Download (338kB)
	Text Bab isi_Eka Aprilia_217231033.pdf Restricted to Registered users only Download (699kB)
	Text Daftar pustaka_Eka Aprilia_217231033.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB)
	Text Lampiran_Eka Aprilia_217231033.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Notaris memiliki peran strategis dalam mendukung kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik yang diakui oleh hukum. Namun, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, notaris tidak luput dari pengawasan oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana tanggung jawab MPWN Propinsi DKI Jakarta yang telah memberikan sanksi teguran tertulis kepada notaris yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh notaris terhadap putusan MPWN yang telah dinyatakan salah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menurut persepsi Hukum Kenotariatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif, yang bersumber dari data sekunder. Pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan konseptual. Penelitiannya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPWN Propinsi DKI Jakarta memiliki tanggung jawab yang diatur secara tegas dalam UUJN. Sebagai lembaga pengawas, MPWN bertugas untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris sesuai dengan prinsip legalitas, keadilan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi ini, MPWN memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi disiplin, termasuk teguran tertulis, kepada notaris yang dinilai melakukan pelanggaran. Dalam konteks Hukum Kenotariatan, putusan MPWN yang telah dinyatakan salah oleh PTUN memberikan peluang bagi notaris yang dirugikan untuk melakukan berbagai upaya hukum guna melindungi hak-haknya. Notaris sebagai pejabat publik yang bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat memiliki kedudukan yang diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Oleh karena itu, dalam menghadapi keputusan yang tidak sesuai dengan hukum, notaris dapat menggunakan berbagai mekanisme hukum yang tersedia. Secara keseluruhan, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh notaris meliputi pengajuan keberatan kepada MPD atau MPP, pengajuan gugatan ke PTUN, hingga tuntutan perdata untuk pemulihan nama baik dan kerugian. Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak-hak notaris, tetapi juga untuk menjaga integritas profesi notaris dan memperkuat sistem hukum yang mendukung keadilan dan kepastian hukum. Diperlukan revisi atau penegasan dalam peraturan terkait, seperti UUJN untuk memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban notaris dalam mengajukan upaya hukum terhadap keputusan MPW.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing : Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Upaya Hukum, Notaris, Putusan, Majelis Pengawas Wilayah Notaris, Hukum Kenotariatan.
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	12 Dec 2025 08:03
Last Modified:	12 Dec 2025 08:03
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/48350

Actions (login required)

View Item