Harmonisasi Undang-Undang Pokok Agraria Terhadap Penetapan Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah Dalam Kepemilikan Tanah Oleh Orang Asing Dalam Perspektif Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Di Indonesia

Daniel, Daniel (2025) Harmonisasi Undang-Undang Pokok Agraria Terhadap Penetapan Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah Dalam Kepemilikan Tanah Oleh Orang Asing Dalam Perspektif Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Di Indonesia. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman depan_Daniel_217231008.pdf Download (2MB)
	Text Bab isi_Daniel_217231008.pdf Restricted to Registered users only Download (27MB)
	Text Daftar pustaka_Daniel_217231008.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Lampiran_Daniel_217231008.pdf Restricted to Registered users only Download (58MB)

Abstract

Dalam perkembangan populasi manusia tempat tinggal merupakan salah satu dari 3 unsur kehidupan manusia yang dikenal juga dengan Sandang, Pangan dan Papan. Dalam karya tulis ini penulis akan menitik beratkan pada unsur papan atau bisa dikatakan sebagai rumah.
Dimana sebuah rumah berdiri diatas sebidang tanah yang mana tanah tersebut merupakan salah satu dari sumber daya alam yang dikuasai oleh negara hal tersebut sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Staat Fundamental Norm yakni UUD 1945 bahwa Negara merupakan organisasi kekuasaan yang diberikan wewenang berdasarkan oleh Staat Fundamental Norm untuk menguasai dan mempergunakan Tanah, Air, Ruang Angkasa dan Ruang yang ada didalam permukaan bumi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena wewenangnya, pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia diperbolehkan untuk mengatur, menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, Persediaan dan pemeliharaan atas wilayah yang termasuk dalam teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena sebab dan amanat tersebut pemerintah menciptakan peraturan yang mengatur dan peraturan tersebut harus memiliki semangat yang sama dengan Staat Fundamental Norm yang mana tercantum pada alinea ke-empat prambule.

Dalam hal pelaksanaan wewenangnya pemerintah membuat ketentuan-ketentuan dan larangan-larangan diantaranya ialah hanya warga negara Indonesia dan badan hukum tertentu saja yang ditetapkan oleh pemerintah diantaranya ialah Bank Negara, badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanahan, badan sosial yang ditunjuk Menteri Pertanahan yang dapat memiliki hak milik atas suatu tanah. untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diamanatkan Prambule Alinea Ke-empat pemerintah guna menjamin kepastian hukum. pemerintah menciptakan Lembaga yang disebut sebagai Lembaga pendaftaran tanah hal ini merupakan perwujudan dari pasal 19 UUPA yang mengatur tentang pendaftaran yang digunakan untuk menciptakan dan menjamin kepastian hukum atas suatu bidang tanah. dan oleh karena Batasan dan larangan tersebut maka timbulah inisiatif dan kreatifitas para pemangku kepentingan untuk menciptakan pranata hukum yang dapat dikatakan baru dan belum diakui dan dikenal oleh KUHPer namun keberadaannya dijamin oleh Pasal 1338 KUHPer yang mana perjanjian ini dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang bersifat Innominat.
Perjanjian ini juga lahir oleh karena sebuah teori yang keadilan yang bersifat reaktif. Sehingga berdasarkan teori tersebut nominee dapat dikatakan ada dan berlaku terhadap para pihak yang terdapat di dalam perjanjian tersebut.
Apabila kita membahas tentang perolehan hak maka kita perlu juga membahas tentang peralihan hak, dalam UUPA Warga Negara Asing tidak dapat memiliki hak milik atas suatu tanah dan apabila warga negara asing tersebut memperoleh hak milik oleh karena kewarisan maka orang asing tersebut diwajibkan untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.
Dalam upaya pemerintah untuk mempermudah dan memperlancar iklim investasi pemerintah menciptakan sebuah instrumen hukum guna menarik investasi dari luar atau yang dikenal juga sebagai FDI atau Foreign Dirct Investment. Instrumen hukum ini memberikan kesempatan bagi warga negara asing untuk memiliki hak atas tanah yang berada di wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi para investor untuk memiliki tempat tinggal yang mana tempat tinggal tersebut dapat memberikan rasa nyaman bagi investor untuk berinvestasi.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing : Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Hukum Perjanjian, Nominee Arrangement, Hukum Indonesia
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	12 Dec 2025 07:01
Last Modified:	12 Dec 2025 07:01
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/48340

Actions (login required)

View Item