Penerapan Penyadapan Dan Potensi Pelanggaran Ham Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Cahyono, Denzel Andersson (2025) Penerapan Penyadapan Dan Potensi Pelanggaran Ham Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman depan_Denzel Andersson Cahyono_207222019.pdf Download (446kB)
	Text Bab isi_Denzel Andersson Cahyono_207222019.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text Daftar Pustaka_Denzel Andersson Cahyono_207222019.pdf Restricted to Registered users only Download (312kB)
	Text Lampiran_Denzel Andersson Cahyono_207222019.pdf Restricted to Registered users only Download (482kB)

Abstract

Dalam upaya penyidikan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang tergolong extraordinary crime, Penyidik sering menggunakan metode penyadapan sebagai langkah luar biasa untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang kompleks. Namun, penggunaan penyadapan dalam konteks hukum pidana memunculkan perdebatan seputar kedudukan, keabsahan, dan potensi pelanggaran HAM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan disparitas dalam penerapan penyadapan yang dilakukan oleh penyidik KPK, Kejaksaan, dan Polri dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode yuridis empiris serta data hasil penelitian kasus tindak pidana korupsi di Dirtipidkor Bareskrim Polri dan wawancara dengan Penyidik Dirtipidkor Bareskrim Polri, Komisioner Komnas HAM, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPK, dengan kewenangan luas dan prosedur cepat, seringkali lebih efektif dalam menggunakan penyadapan dibandingkan dengan Polri dan Kejaksaan yang menghadapi hambatan birokrasi. Disparitas dalam penerapan penyadapan menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga, modernisasi teknologi, dan prosedur guna mengurangi kesenjangan tersebut dan meningkatkan efektivitas dalam pemberantasan korupsi, dan penerapan penyadapan dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki potensi untuk melanggar HAM dalam bentuk pelanggaran privasi, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi dan penyadapan selektif, pelaporan dan penyalahgunaan informasi, serta ketidakpastian hukum. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya harmonisasi peraturan, koordinasi antar lembaga, dan pemanfaatan teknologi dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi melalui penyadapan, serta perlu ada pengawasan ketat, prosedur yang jelas, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa hak privasi dan hak-hak lainnya tetap dihormati agar penyadapan dapat tercegah dari potensi pelanggaran HAM. Apabila terdapat penyalahgunaan wewenang dalam penerapan penyadapan oleh Aparat Penegak Hukum, merupakan pelanggaran kode etik yang dapat dilaporkan sesuai mekanisme yang diatur dalam masing-masing lembaga, serta dapat diajukan upaya hukum pra peradilan ke pengadilan negeri terkait.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing: Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Disparitas, Penyadapan, Hak Asasi Manusia, Tindak Pidana Korupsi.
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	12 Dec 2025 02:15
Last Modified:	12 Dec 2025 02:15
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/48322

Actions (login required)

View Item