Sunyoto, Harry (2025) Tanggung Jawab Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Korban Gagal Ginjal Akit Pada Anak di Indonesia. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.
|
Text
Halaman depan_Harry Sunyoto_207222011.pdf Download (342kB) |
|
|
Text
Bab isi_Harry Sunyoto_207222011.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
|
Text
Daftar pustaka_Harry Sunyoto_207222011.pdf Restricted to Registered users only Download (441kB) |
|
|
Text
Lampiran_Harry Sunyoto_207222011.pdf Restricted to Registered users only Download (750kB) |
Abstract
Pemerintah dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran obat yang tidak memenuhi persyaratan khasiat, keamanan, dan mutu perlu dilakukan registrasi obat sebelum diedarkan, obat sebelum diedarkan/diperjualbelikan harus melalui proses penilaian terutama penilaian terhadap mutu dan keamanan obat melalui BPOM. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab BPOM terhadap kelalaian pengawasan pada industri farmasi mengakibatkan gagal ginjal akut pada anak ditinjau dari Good Governance dan perlindungan hukum terhadap korban akibat kelalaian pengawasan pada industri farmasi yang mengakibatkan gagal ginjal akut pada anak. Penelitian ini, menggunakan metode normatif (kepustakaan) dengan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan tentang tanggung jawab Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terhadap kelalaian pengawasan pada industri farmasi mengakibatkan gagal ginjal akut pada anak yaitu hanya sebatas melakukan tindakan penarikan obat yang mengandung Etilen Glikol (EG), Dietilen Glikol (DEG) yang dicabut izin edarnya. Apabila ditinjau dari prinsip good governance, BPOM dapat dimintakan tanggung jawabnya secara administrasi terhadap Kepala BPOM yang tidak menjalankan fungsi pengawasan secara baik dan maksimal sebagaimana tidak melakukan pengambilan sampel, uji laboratorium dan pelaporan hasil uji. Perlindungan hukum terhadap korban akibat kelalaian pengawasan pada industri farmasi yang mengakibatkan gagal ginjal akut pada anak belum maksimal dikarenakan hanya sebaras Negara hadir melalui Menteri Kesehatan dengan memberikan santunan kepada pihak korban dan keluarga. Dalam hal ini, pihak BPOM dan Industri Farmasi tidak mendapatkan sanksi akibat tidak menjalankan fungsi pengawasan terhadap obat sebelum keluar izin edar.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing: Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., Mkn., MM. |
| Uncontrolled Keywords: | BPOM, Gagal Ginjal, Anak |
| Subjects: | Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | FH Perpus |
| Date Deposited: | 12 Dec 2025 02:03 |
| Last Modified: | 12 Dec 2025 02:03 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/48317 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
