Politik Hukum Pengisian Jabatan Gubernur Berdasarkan Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Wiranto, Muhammad Jodi (2025) Politik Hukum Pengisian Jabatan Gubernur Berdasarkan Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman depan_Muhammad Jodi Wiranto_207221008.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Muhammad Jodi Wiranto_207221008.pdf Restricted to Registered users only Download (39MB)
	Text Daftar pustaka_Muhammad Jodi Wiranto_207221008.pdf Restricted to Registered users only Download (751kB)
	Text Lampiran_Muhammad Jodi Wiranto_207221008.pdf Restricted to Registered users only Download (807kB)

Abstract

Pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh rakyat merupakan perwujudan daripada hak konstitusional warga negara dalam hal berbangsa dan bernegara, dan perwujudan kewajiban konstitusional dalam hal kewajiban mematuhi dan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan kesepakatan bersama yang tertuang dalam konstitusi. Tujuan penelitian ini mengetahui dan menganalisis politik hukum pengisian jabatan Gubernur berdasarkan Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengetahui dan mengkaji sistem pengisian jabatan Gubernur sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi dalam peraturan perundang-undangan. Metode peneltiian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan (statue approach). Berdasarka hasil penelitian bahwa rumusan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 bersifat open texture dan opened legal policy, kepala daerah merupakan chief of local government, wajib ada kepala daerah dan jumlahnya 1, wakil kepala daerah tidak wajib ada, kepala daerah wajib dipilih secara demokratis, calon kepala daerah tidak harus diajukan oleh partai politik, kepala daerah terpilih cukup memperoleh simple majority suara dan wakil kepala daerah tidak wajib dipilih secara demokratis. Sistem pengaturan pengisian jabatan gubernur sebagai kepala pemerintahan ke depan sesuai dengan Pasal 18 Ayat (4) UUD Negara Repoblik Indonesia Tahun 1945 adalah pemilihan secara langsung yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, dengan memberi ruang kepada daerah untuk melakukan pemilihan tidak langsung/ perwakilan oleh DPRD.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing: Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M
Uncontrolled Keywords:	Politik Hukum, Pengisian Jabatan, Gubernur, UUD
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	12 Dec 2025 01:25
Last Modified:	12 Dec 2025 01:25
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/48310

Actions (login required)

View Item