Syah, Nurijlal Hafizh (2025) Politik Hukum United Nation Security Council Terhadap Negara Pelanggar Hukum Humaniter Internasional. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.
|
Text
Halaman depan_Nurijlal Hafizh Syah_207231018.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
Bab isi_Nurijlal Hafizh Syah_207231018.pdf Restricted to Registered users only Download (48MB) |
|
|
Text
Daftar pustaka_Nurijlal Hafizh Syah_207231018.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
Lampiran_Nurijlal Hafizh Syah_207231018.pdf Restricted to Registered users only Download (14MB) |
Abstract
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan forum yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berisi tujuan yang baik dan mulia untuk terciptanya perdamaian dan kerukunan antar negara-negara di kawasan internasional. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan segala kekhususan yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadikan asosiasi ini sebagai penegak hukum internasional bagi negara-negara yang melanggar adat istiadat dan norma internasional. Namun, tidak sejalan dengan maksud dan fungsi pembentukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, seringkali Dewan Keamanan menunjukkan sikap politik-hukum yang bertentangan dengan tugas dan fungsinya, penggunaan hak veto yang seharusnya digunakan untuk negara-negara yang melanggar ketentuan hukum humaniter internasional justru digunakan untuk memberikan penekanan politik dalam rangka mencapai dominasi global. Kemudian pertanyaannya adalah tentang praktik ketentuan hukum yang diterapkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjatuhkan sanksi internasional terhadap negara-negara yang berkonflik dan tanggung jawab hukum Dewan Keamanan PBB terhadap negara-negara yang melanggar ketentuan hukum humaniter dalam konflik bersenjata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengamati ketentuan hukum internasional yang diterapkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa (DK PBB) dalam menjatuhkan sanksi internasional terhadap negara-negara yang berkonflik, serta untuk mengetahui, mempelajari dan menganalisis tanggung jawab Dewan Keamanan PBB dalam menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara yang melanggar ketentuan hukum humaniter dalam konflik bersenjata. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan Materi Hukum Primer berupa wawancara ahli dan materi hukum sekunder dalam bentuk perjanjian hukum internasional dan peraturan internasional. Bahwa dari segi praktik, Dewan Keamanan PBB perlu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Piagam PBB dan mengedepankan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi di tengah-tengah PBB dengan selalu berpegang teguh pada tanggung jawab hukumnya.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., Mkn. |
| Uncontrolled Keywords: | United Nation Security Council, Politik Hukum, Hukum Humaniter Internasional |
| Subjects: | Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | FH Perpus |
| Date Deposited: | 12 Dec 2025 01:22 |
| Last Modified: | 12 Dec 2025 01:22 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/48309 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
