Penggunaan Alat Bukti Yang Dilindungi Tax Amnesty Dalam Penetapan Tersangka Dan Melakukan Penahanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Wilbur, Yosua Hasudungan (2025) Penggunaan Alat Bukti Yang Dilindungi Tax Amnesty Dalam Penetapan Tersangka Dan Melakukan Penahanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman depan_Yosua Hasudungan Wilbur_207212010.pdf Download (435kB)
	Text Bab isi_Yosua Hasudungan Wilbur_207212010.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text Daftar pustaka_Yosua Hasudungan Wilbur_207212010.pdf Restricted to Registered users only Download (57kB)
	Text Lampiran_Yosua Hasudungan Wilbur_207212010.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas penggunaan dokumen yang dilindungi tax amnesty sebagai alat bukti dalam proses penetapan tersangka dan melakukan penahanan oleh Penyidik, dalam hal ini oleh Bareskrim Mabes Polri, dengan studi kasus pengalihan saham Success Overseas Finance Limited (SOFL) ke PT Grahaidea Selarasindo (PT GS). Dokumen-dokumen terkait pengampunan pajak yang digunakan sebagai alat bukti tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti karena cara perolehan barang bukti melanggar Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, yang melarang data terkait tax amnesty digunakan dalam penyidikan, penuntutan, atau penyelidikan pidana. Berdasarkan penelitian hukum normatif, tindakan Bareskrim Mabes Polri sebagai Penyidik dianggap bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, karena penggunaan alat bukti yang tidak sah berpotensi menghilangkan syarat minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP sehingga penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan berpotensi dinyatakan tidak sah. Penelitian ini menyoroti pentingnya integritas hukum dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sekaligus memberikan rekomendasi atas upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum khususnya dalam tahap penyidikan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing: Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
Uncontrolled Keywords:	Tax Amnesty; Penyalahgunaan Wewenang; Perlindungan Hukum.
Subjects:	Tesis Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	11 Dec 2025 08:52
Last Modified:	11 Dec 2025 08:52
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/48304

Actions (login required)

View Item