Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didafarkan (Studi Kasus Putusan No. 1718/Pdt.G/2021/PA. Btm)

Aditio, Nicholas Waisaka (2024) Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didafarkan (Studi Kasus Putusan No. 1718/Pdt.G/2021/PA. Btm). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Nicholas Waisaka Aditio_205200212.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Nicholas Waisaka Aditio_205200212.pdf Restricted to Registered users only Download (21MB)
	Text Daftar Pustaka_Nicholas Waisaka Aditio_205200212.pdf Download (1MB)
	Text Lampiran_Nicholas Waisaka Aditio_205200212.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Menurut hukum agama dan keyakinan, setiap perkawinan harus didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua tentang perkawinan yang telah diatur secara tegas dalam Undang-undang dan peraturan pelaksanannya merupakan ketentuan yang mengikat dan harus ditetapkan terhadap anggota masyarakat. Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjanjian perkawinan pada umumnya digunakan untuk memperjanjikan masalah keuangan atau harta. Dalam putusan yang penulis gunakan sebagai bahan penelitian, yaitu Putusan No. 1718/Pdt.G/2021/PA. Btm telah ditetapkan bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3405/K/PDT/2012 yang menegaskan bahwa Perjanjian Kawin yang tidak dicatatkan menjadi tidak berkekuatan hukum. Tujuan penulis dalam melakukan penelitian adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif didukung dengan hasil wawancara. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Putusan No. 1718/Pdt.G/2021/PA. Btm haruslah dinyatakan batal karena yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3405/K/PDT/2012 telah dinyatakan batal oleh Putusan Mahkamah Agung No. 23 PK/Pdt/2016 dan Perjanjian Perkawinan diantara Nurevi binti Muhammad Mubazzir dan Andrew Kevin Plant seharusnya berkekuatan hukum tetap. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, sebuah perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan, tetapi juga dibuat selama perkawinan dan pencatatan perjanjian perkawinan ke instansi pencatatan perkawinan bukan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian perkawinan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Mia Hadiati, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Perjanjian Perkawinan, Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan, Akibat Hukum
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	07 Jul 2025 08:04
Last Modified:	07 Jul 2025 08:04
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/47692

Actions (login required)

View Item