Joshua, Mishael (2024) Analisis Pemenuhan Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Perampasan Aset (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
|
Text
Halaman Depan_Mishael Joshua_205200227.pdf Download (330kB) |
|
|
Text
Bab isi_Mishael Joshua_205200227.pdf Restricted to Registered users only Download (858kB) |
|
|
Text
Daftar Pustaka_Mishael Joshua_205200227.pdf Download (93kB) |
|
|
Text
Lampiran_Mishael Joshua_205200227.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang semakin marak terjadi dan kompleks dan sulit untuk dibuktikan terkait kepemilikan aset dari tindak pidana tersebut. Menurut pengaturan hukum positif, dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan definisi mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai tindak pidana lanjutan dengan tujuan untuk menyembunyikan dan mengolah kembali uang/aset kekayaan dari hasil tindak pidana asal, sehingga terlihat seperti kekayaan yang diperoleh melalui kegiatan yang sah dan legal menurut hukum. Penelitian hukum ini dilatarbelakangi oleh tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Indra Kenz, dimana hakim menyatakan pada beberapa aset milik Indra Kenz untuk dirampas dan dikembalikan kembali kepada para korban. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui ketentuan perampasan aset dalam hukum positif di Indonesia dan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023 yang dilihat pada perspektif bagi korban tindak pidana pencucian uang, selain itu penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi legislatif dan aparat penegak hukum untuk lebih memperhatikan konteks pengembalian aset kepada korban baik dari segi teori dan praktiknya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis dan penalaran hukum yang dilengkapi dengan studi kepustakaan dan kegiatan wawancara yang dilakukan kepada narasumber dari pihak akademisi dan praktisi. Hasil analisis pembahasan didapatkan jawaban bahwasanya pengaturan mengenai perampasan aset tersebar melalui berbagai regulasi hukum seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Kejaksaan. Pada pembahasan kedua menjelaskan bahwa konteks perampasan aset yang diberikan kepada korban pada kasus Indra Kenz merupakan bentuk dari perspektif keadilan kepada korban.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing: Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H. |
| Uncontrolled Keywords: | Tindak Pidana Pencucian Uang, Perampasan Aset, Keadilan Substantif, Korban. |
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | FH Perpus |
| Date Deposited: | 07 Jul 2025 07:10 |
| Last Modified: | 07 Jul 2025 07:10 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/47681 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
