Ivanca, Eveline (2024) Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Penampungan Dana Yang Berasal Dari Perintah Transfer Dana Secara Melawan Hukum (Studi Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN. Jkt.Pst). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

[thumbnail of Halaman Depan_Eveline Ivanca_205200143.pdf] Text
Halaman Depan_Eveline Ivanca_205200143.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of Bab isi_Eveline Ivanca_205200143.pdf] Text
Bab isi_Eveline Ivanca_205200143.pdf
Restricted to Registered users only

Download (24MB)
[thumbnail of Daftar Pustaka_Eveline Ivanca_205200143.pdf] Text
Daftar Pustaka_Eveline Ivanca_205200143.pdf

Download (866kB)
[thumbnail of Lampiran_Eveline Ivanca_205200143.pdf] Text
Lampiran_Eveline Ivanca_205200143.pdf
Restricted to Registered users only

Download (50MB)

Abstract

Cyber crime terjadi seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, termasuk pada sektor perbankan. Salah satu cyber crime yang terjadi adalah penampungan dana yang berasal dari perintah transfer secara melawan hukum, sehingga dengan manipulasi website dan call center yang mirip seperti bank aslinya membuat korban menjadi percaya bahwa perintah transfer tersebut sah secara hukum, sehingga akibatnya dana di rekening korban diambil oleh pelaku tindak pidana, seperti dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN. Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang memadukan antara pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah : Dampak dari kejahatan siber di Indonesia sangat besar dan merugikan, terutama karena lemahnya penegakan hukum terkait UU Transfer Dana dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian menunjukkan upaya penyidikan terhadap kejahatan siber masih menghadapi banyak hambatan. Majelis Hakim kesulitan dalam menentukan langkah konkrit untuk melindungi korban berdasarkan UU RI No. 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008. Selain itu, perlindungan hukum mengenai penampungan dana perintah transfer yang melawan hukum masih kurang memadai, sehingga kepentingan hukum korban tidak terakomodir dengan baik. Hal ini menyebabkan tidak tercapainya keseimbangan antara hukuman pidana dan kerugian masyarakat. Pasal 35 jo. Pasal 51 UU No. 19 tahun 2016 yang mengatur tindak pidana transfer dana belum efektif dalam memberantas kejahatan ini, seperti terlihat dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN. Jkt.Pst.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing : Dr. Hery Firmansyah,S.H., M.Hum., MPA
Uncontrolled Keywords: Penampungan Dana, Perintah Transfer, Melawan Hukum
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 04 Jul 2025 08:18
Last Modified: 04 Jul 2025 08:18
URI: https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/47641

Actions (login required)

View Item View Item