Ratio Decidendi Majelis Hakim Atas Jumlah Utang Sebagai Alasan Penolakan Permohonan Pernyataan Pailit Yang Diajukan Oleh Kreditor ( Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 37/Pdt.SusPailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Fernandha, Rizqy Dini (2025) Ratio Decidendi Majelis Hakim Atas Jumlah Utang Sebagai Alasan Penolakan Permohonan Pernyataan Pailit Yang Diajukan Oleh Kreditor ( Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 37/Pdt.SusPailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Rizqy Dini Fernandha_205210197.pdf Download (550kB)
	Text Bab isi_Rizqy Dini Fernandha_205210197.pdf Restricted to Registered users only Download (825kB)
	Text Daftar Pustaka_Rizqy Dini Fernandha_205210197.pdf Download (1MB)
	Text Lampiran_Rizqy Dini Fernandha_205210197.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Dalam hukum positif di Indonesia mengatur tentang syarat permohonan pernyataan pailit yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU. Sebagaimana unsur yang terkandung dalam pengaturan tersebut yaitu (i) adanya utang yang telah jatuh tempo (ii) memiliki lebih dari 2 (dua) kreditor (iii) terpenuhinya pembuktian sederhana. Namun faktanya di lampangan tidak selalu berbanding lurus contohnya di Putusan No. 37/Pdt.SusPailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam putusan tersebut permohonan pernyataan pailit ditolak karena jumlah utang yang tidak lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta) Rupiah. Untuk itu penulis ingin mengkaji dan menelaah Ratio Decidendi yang telah digunakan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini. Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif dengan teknis analisis data studi kepustakaan dan juga wawancara dengan praktisi (Hakim) serta juga akademisi. Sebagaimana hasil dari penelitian ini yaitu, dari sudut pandang normatif di Indonesia belum mengatur syarat permohonan pernyataan pailit. Namun, pada perkara ini Majelis Hakim menggunakan tinjauan filosofis judicial activism dikarenakan terjadi pelonjakan angka permohonan pernyataan pailit dengan jumlah utang yang sedikit sehingga tidak proporsional dengan akibat yang ditimbulkan, selain itu Majelis Hakim juga memegang penuh asas ultimum remedium. Beranjak dari penelitian ini, Penulis mengharapkan bahwa adanya rekontruksi ataupun pembaharuan hukum kepailitan di Indonesia. Untuk mengatur syarat permohonan pernyataan pailit yang lebih kompleks. Hal ini dibutuhkan karena untuk turut melindungi Debitor yang juga sebenarnya masih memiliki solvabilitas yang cukup terhadap pembayaran utang-utangnya. Pengaturan syarat permohonan pernyataan pailit harus ditambahkan dengan minimal jumlah utang dan juga insolvency test.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing: Dr. Richard C. Adam, S.H.,LL.M.
Uncontrolled Keywords:	Majelis Hakim, Ratio Decidendi, insolvensi, utang, judicial activism.
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	04 Jul 2025 03:21
Last Modified:	04 Jul 2025 03:21
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/47624

Actions (login required)

View Item