Implementasi Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Menghadapi Ancaman Organisasi Separatisme Dan Terorisme Papua

Aji P.S, Whisnu (2025) Implementasi Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Menghadapi Ancaman Organisasi Separatisme Dan Terorisme Papua. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Whisnu Aji.P.S_205200184.pdf Download (589kB)
	Text Bab isi_Whisnu Aji.P.S_205200184.pdf Restricted to Registered users only Download (557kB)
	Text Daftar Pustaka_Whisnu Aji.P.S_205200184.pdf Download (173kB)
	Text Lampiran_Whisnu Aji.P.S_205200184.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Hingga saat ini konflik di Papua menghadirkan kompleksitas masalah keamanan yang mencakup keragaman etnis, budaya, isu historis, geopolitik, dan ketidakadilan sosial yang mendalam. Wilayah ini, meskipun kaya akan sumber daya alam seperti emas dan minyak, menghadapi tantangan berupa ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap kebijakan pemerintah pusat dan ancaman separatisme yang terus berlangsung. Dalam upaya menangani ancaman tersebut, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang memberikan kewenangan kepada TNI untuk menangani ancaman terhadap kedaulatan negara, termasuk separatisme di Papua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan UU TNI di Papua, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan mengevaluasi efektivitas pendekatan yang digunakan. Metode penelitian yang diimplementasikan pada penelitian ialah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan UU TNI di Papua telah mengalami perkembangan signifikan, terutama sejak era Reformasi. Pendekatan militeristik, seperti Operasi Nemangkawi, dinilai efektif dalam menekan aktivitas separatis, tetapi sering kali memperburuk hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua, terutama karena adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, pendekatan pemerintah mulai beralih pada pembangunan infrastruktur, seperti Jalan Trans-Papua, untuk mengurangi isolasi dan ketegangan sosial. Namun, penelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih holistik, menggabungkan kekuatan militer dengan dialog dan diplomasi yang inklusif. Pendekatan ini diperlukan untuk menciptakan stabilitas yang berkelanjutan, mengatasi ketidakadilan historis, dan memperbaiki hubungan antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing: Prof.Dr.H. Rasji, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Papua, TNI, separatisme, hak asasi manusia, pembangunan
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	04 Jul 2025 02:20
Last Modified:	04 Jul 2025 02:20
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/47617

Actions (login required)

View Item