Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Sehubungan Dengan Aset Pihak Ketiga Sebagai Harta Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1240K/Pdt.Sus-Pailit/2023)

Permatasari, Yofi (2025) Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Sehubungan Dengan Aset Pihak Ketiga Sebagai Harta Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1240K/Pdt.Sus-Pailit/2023). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Yofi Permatasari_205210067.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Yofi Permatasari_205210067.pdf Restricted to Registered users only Download (22MB)
	Text Daftar Pustaka_Yofi Permatasari_205210067.pdf Download (922kB)
	Text Lampiran_Yofi Permatasari_205210067.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Semakin meningkatnya perkembangan dalam dunia perdagangan saat ini, permasalahan yang sering terjadi pada pertumbuhan perdagangan saat ini adalah terkait dengan kegiatan pinjam-meminjam yang biasa dituangkan dalam perjanjian kredit antara pihak bank selaku kreditor separatis dengan debitor. Namun pada praktiknya, pihak debitor seringkali mengalami gagal bayar dan tidak memenuhi prestasi yang telah di perjanjikan dalam perjanjian kredit tersebut. Namun terdapat suatu solusi yaitu Kepailitan yang merupakan cara yang dapat ditempuh oleh debitor untuk dapat memberikan pelunasan utangnya kepada kreditor melalui sita umum terhadap seluruh harta kekayaan milik debitor, yang mana hasil dari pelelangan harta kekayaan debitor tersebut akan dibagikan kepada para kreditornya, sebagaimana yang telah tercantum dalam UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sehingga, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam membahas permasalahan hukum tersebut. Namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1240K/Pdt.Sus-Pailit/2023, hal ini jelas bahwa terdapat asset milik pihak ketiga yang dimasukkan ke dalam harta pailit debitor. Dimana, apabila asset milik pihak ketiga dimasukkan ke dalam harta pailit debitor, maka akan bertentangan dengan batasan harta pailit menurut Pasal 1 ayat (1) Jo. Pasal 21 UU KPKPU. Selanjutnya, kedudukan terkait pihak bank selaku kreditor telah dijamin kedudukannya oleh UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda terkait Tanah. Hal ini jelas merugikan pihak bank selaku kreditor yang memiliki hak eksekutorial terhadap objek yang dijaminkan kepadanya, sehingga haruslah ada penegakan hukum serta perlindungan hukum terhadap pihak bank selaku kreditor separatis.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing: Dr. Richard C. Adam S.H., LL.M
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Kreditor Separatis, Kepailitan, Aset Pihak Ketiga
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	04 Jul 2025 02:39
Last Modified:	04 Jul 2025 02:39
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/47614

Actions (login required)

View Item