Interpretasi terhadap Perlindungan Hukum kreditor dalam Proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 374 K/Pdt.Sus-Pailit/2024)

Sibarani, Tobias William Reuven (2025) Interpretasi terhadap Perlindungan Hukum kreditor dalam Proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 374 K/Pdt.Sus-Pailit/2024). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Tobias William Reuven Sibarani_205210170.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Tobias William Reuven Sibarani_205210170.pdf Restricted to Registered users only Download (19MB)
	Text Daftar Pustaka_Tobias William Reuven Sibarani_205210170.pdf Download (981kB)
	Text Lampiran_Tobias William Reuven Sibarani_205210170.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pailit merupakan situasi di mana debitur dinyatakan tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih melalui keputusan pengadilan. Keadaan ini mencerminkan ketidakmampuan finansial debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur, sehingga memerlukan penyelesaian melalui jalur hukum. Proses hukum terkait kepailitan memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, baik kreditor maupun debitor. Kepastian hukum ini memastikan kreditur mendapatkan perlindungan atas hak-haknya, sementara debitur memperoleh solusi yang adil terhadap permasalahan keuangannya. Pada penelitian ini penulis mengkaji dua rumusan masalah, yaitu Bagaimana perlindungan hukum terhadap Kreditor dalam proses Kepailitan berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Bagaimana Pertimbangan Hukum Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU). Tujuan penelitian penulis yaitu bertujuan untuk Mencari tahu perlindungan hukum terhadap Kreditor dalam proses Kepailitan menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Telah Sesuai Aturan Perundang Undangan Yang Berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, Penelitian hukum sendiri merupakan upaya terstruktur untuk memahami dan menganalisis berbagai fenomena hukum. Analisis pada penelitian ini akan mencakup rincian mengenai proses kepailitan, termasuk tahapan kasasi di Mahkamah Agung, untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang perkembangan dan penanganan kasus tersebut di pengadilan. Selain itu, penelitian ini akan mengevaluasi interpretasi perlindungan hukum bagi kreditur berdasarkan UU PKPU dalam konteks kasus PT Multi Inti Karya. Fokus utama analisis ini adalah mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur selama proses kepailitan serta menilai sejauh mana penerapan hukum tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing: Dr. Gunawan Djajaputera, S.H., S.S., M.H
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Kreditor, PKPU, Kepailitan
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	03 Jul 2025 07:57
Last Modified:	03 Jul 2025 07:57
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/47598

Actions (login required)

View Item