Analisis Perlindungan Hukum Dan Penerapan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (studi Kasus : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Putusan No.322/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel)

Maryam, Sintia (2025) Analisis Perlindungan Hukum Dan Penerapan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (studi Kasus : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Putusan No.322/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Sintia Maryam_205210212.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Sintia Maryam_205210212.pdf Restricted to Registered users only Download (16MB)
	Text Daftar Pustaka_Sintia Maryam_205210212.pdf Download (881kB)
	Text Lampiran_Sintia Maryam_205210212.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melibatkan eksploitasi manusia untuk tujuan ekonomi dan menjadi kejahatan terbesar di dunia. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang perlu mendapatkan restitusi untuk memulihkan hak dan martabat korban yang dirampas atau dicederai oleh pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. Melalui restitusi, pelaku diwajibkan untuk bertanggung jawab secara langsung kepada korban, bukan hanya dihukum oleh negara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis yang mengacu pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menggunakan pendekatan historis, pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara. Perlindungan terhadap hak korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana yang diterapkan dalam Putusan No.322/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel masih memiliki kelemahan dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Hal ini karena hanya memfokuskan pada pemidanaan pelaku, bukan perlindungan korban. Penerapan Resitutsi pada Putusan No.322/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel dapat dinyatakan tidak terjadi karena hakim tidak mengabulkan tuntutan jaksa dengan berdasarkan surat permohonan pengajuan Restitusi Nomor: R-1093/4.1.IP/LPSK/05/2023. Seharusnya Majelis Hakim dapat melindungi hak-hak korban dengan memberikan restitusi, Non-reviktimisasi, dan memberikan perintah pembayaran restitusi yang dimasukkan dalam amar putusan pengadilan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Boedi Prasetyo, S.Sos., S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Tindak Pidana Perdagangan Orang, Korban Perdagangan Orang, Restitusi
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	03 Jul 2025 03:48
Last Modified:	03 Jul 2025 03:48
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/47583

Actions (login required)

View Item