Keabsahan Penjatuhan Sanksi Pidana Diluar Pasal Yang Didakwakan Pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 378/Pid.Sus/2022/PN.Smn

Putri, Sanny Nuyessy (2025) Keabsahan Penjatuhan Sanksi Pidana Diluar Pasal Yang Didakwakan Pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 378/Pid.Sus/2022/PN.Smn. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Sanny Nuyessy Putri_205210119.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Sanny Nuyessy Putri_205210119.pdf Restricted to Registered users only Download (22MB)
	Text Daftar Pustaka_Sanny Nuyessy Putri_205210119.pdf Download (3MB)
	Text Lampiran_Sanny Nuyessy Putri_205210119.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Surat dakwaan memegang peran sentral dalam tahap pemeriksaan suatu perkara pidana. Asas ultra petitum partium adalah penjatuhan putusan terhadap perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan hal lebih dari yang diminta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan keabsahan dan alasan hakim menjatuhkan putusan pidana diluar dakwaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis data sekunder yang digunakan adalah undang-undang dan buku serta jurnal hukum yang berkaitan. Permasalahan bagaimana keabsahan penjatuhan sanksi pidana diluar pasal yang didakwakan dan Mengapa hakim menjatuhkan sanksi pidana diluar pasal yang didakwakan pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 378/Pid.Sus/2022/PN.Smn. Hasil Penelitian dakwaan digunakan untuk memeriksa dan membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Putusan ultra petita diluar dakwaan akan menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa di persidangan. Hakim melakukan musyawarah harus didasarkan kepada dakwaan sesuai dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP. Bentuk dakwaan yang keliru akan menjadi pengaruh utama penjatuhan putusan diluar dakwaan. Fakta lain yang terungkap pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 378/Pid.Sus/2022/PN.Smn adalah adanya pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa. Putusan diluar dakwaan menimbulkan ketidakpastian hukum yang berujung dengan berpotensi cacat hukum dan tidak sah pemidanaannya. Alasan Majelis Hakim memutus sanksi pidana diluar dakwaan, dikarenakan adanya tindak pidana pemerasan yang masih menjadi rangkaian tindak pidana terdakwa. Fakta ini menjadi dasar acuan Hakim dalam menjatuhkan putusan diluar dakwaan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing: Dr. Ade Adhari, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Dakwaan, Ultra Petitum Partium, Sistem Peradilan Pidana
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	03 Jul 2025 03:29
Last Modified:	03 Jul 2025 03:29
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/47575

Actions (login required)

View Item