Analisis Penerapan Unsur Melawan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pt Garuda Indonesia Airways (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Jkt.Pst.)

Alam, Naufal Tunggul (2025) Analisis Penerapan Unsur Melawan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pt Garuda Indonesia Airways (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Jkt.Pst.). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman depan_Naufal Tunggul Alam_205200164.pdf Download (235kB)
	Text Bab isi_Naufal Tunggul Alam_205200164.pdf Restricted to Registered users only Download (631kB)
	Text Daftar Pustaka_Naufal Tunggul Alam_205200164.pdf Download (60kB)
	Text Lampiran_Naufal Tunggul Alam_205200164.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Aparat penegak hukum sebagai struktur hukum wajib memberikan kepastian hukum dalam melakukan penegakan hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945, termasuk hakim melalui putusannya harus dapat dipahami oleh masyarakat dan kemudian diyakini putusan tersebut mencerminkan kepastian hukum dan juga keadilan. Dalam penelitian ini, proses hukum yang akan menjadi inti pembahasan penulis, yaitu proses pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini menganalisis penerapan unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, dan pengaturan unsur melawan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangn di Indonesia. Kasus dalam penelitian ini melibatkan Albert Burhan, salah satu terdakwa dalam pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia, yang dihukum atas dasar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pemahaman dan penerapan unsur melawan hukum oleh penegak hukum, yang berujung pada ketidakkonsistenan dalam memberikan perlindungan hukum kepada terdakwa. Studi ini juga menyoroti bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan pengadaan, tetapi tetap dinyatakan bersalah, sehingga memunculkan pertanyaan terkait kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif-analitis, mengaitkan teori hukum positif, prinsip kepastian hukum, dan business judgment rule. Hasilnya mengungkap perlunya revisi dalam pengaturan unsur melawan hukum untuk menjamin keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Prof.Dr. Rasji, S.H.,M.H.
Uncontrolled Keywords:	Tindak Pidana Korupsi; Melawan Hukum; PT Garuda Indonesia
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	02 Jul 2025 08:43
Last Modified:	02 Jul 2025 08:43
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/47560

Actions (login required)

View Item