Dampak Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2024 (Studi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)

Salim, Patrick Winson (2025) Dampak Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2024 (Studi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Patrick_Winson_Salim_205210190.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Patrick_Winson_Salim_205210190.pdf Restricted to Registered users only Download (18MB)
	Text Daftar Pustaka_Patrick_Winson_Salim_205210190.pdf Download (1MB)
	Text Lampiran_Patrick_Winson_Salim_205210190.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Salah satu pilar utama yang tidak terpisahkan dalam demokrasi yang bertujuan membangun pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat adalah pemilu. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia menerapkan sistem politik parliamentary threshold (ambang batas parlemen) yang merupakan satu aspek penting pada pemilu legislatif yang mencakup pemilihan DPR, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota. Ambang batas parlemen ini merupakan persentase minimal suara yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu untuk dapat mengirimkan wakilnya ke parlemen. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menyederhanakan sistem multipartai, mencegah fragmentasi politik berlebihan, dan memastikan stabilitas pemerintahan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis bagaimana penerapan dan dampak parliamentary threshold pada pemilu legislatif tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari jenis penelitian yakni yuridis empiris, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, jenis dan teknik pengumpulan data adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan, pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kualitatif, dan teknik analisis data adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan parliamentary threshold pada pemilu legislatif tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memang dapat diterapkan untuk memperkuat stabilitas politik melalui penyederhanaan sistem multipartai di Indonesia dan mengurangi fragmentasi di parlemen. Dampak lain dari penerapan parliamentary threshold tersebut tetap mempunyai sisi negatif yaitu penghilangan suara pemilih, ketidakadilan bagi partai politik dan calon legislatif yang tidak terwakili, dan mendorong dominasi partai politik besar sehingga mengurangi peluang bagi partai politik kecil atau minoritas untuk mendapatkan kursi di parlemen.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N. M.Hum
Uncontrolled Keywords:	Parliamentary Threshold; Partai Politik; Pemilihan Umum
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	02 Jul 2025 08:52
Last Modified:	02 Jul 2025 08:52
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/47557

Actions (login required)

View Item