Mandiri, Muhammad Satriyo (2025) Analisis Kekuatan Undang-Undang Dalam Masyarakat Hukum Adat Dalam Prespektif Hukum Di Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

[thumbnail of Halaman Depan_Muhammad Satriyo Mandiri_205200213.pdf] Text
Halaman Depan_Muhammad Satriyo Mandiri_205200213.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of Bab isi_Muhammad Satriyo Mandiri_205200213.pdf] Text
Bab isi_Muhammad Satriyo Mandiri_205200213.pdf
Restricted to Registered users only

Download (14MB)
[thumbnail of Daftar Pustaka_Muhammad Satriyo Mandiri_205200213.pdf] Text
Daftar Pustaka_Muhammad Satriyo Mandiri_205200213.pdf

Download (456kB)
[thumbnail of Lampiran_Muhammad Satriyo Mandiri_205200213.pdf] Text
Lampiran_Muhammad Satriyo Mandiri_205200213.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Secara normatif, penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, dan hal ini telah tertuang dalam UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan “Negara Indoensia adalah Negara Hukum”. Artinya sebagai negara hukum, segala dan setiap tindakan penyelenggara negara dan warga negara haruslah mengikuti dan mematuhi setiap regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konsep negara hukum, bahwa yang harus dijadikan sebagai panglima dalam kehidupan kenegaraan merupakan hukum itu sendiri. negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan dan berlandaskan atas hukum, dimana dalam negara hukum itu sendiri mengenal dan mengakui perlindungan hak asasi manusia, yang dimana dalam perlindungan terhadap hak asasi manusia ini setiap warga negara dan/atau kelompok masyarakat harus dipandang equal atau setara. Lebih daripada itu terhadap kelompok tertentu yang memiliki kebutuhan khusus atau kerentanan seperti halnya kelompok masyarakat hukum adat, yang dimana pemenuhan akan haknya harus diperlakukan sangat ekstra, dan hal ini secara jelas telah tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Namun pada kenyataanya dan dalam empirisnya, terdapat banyak sekali hak-hak dari kelompok masyarakat hukum adat itu seringkali dilanggar yang membuat kerugian terhadap masyarakat hukum adat itu sendiri sehingga kelompok dari masyarakat hukum adat itu sendiri kesulitan untuk mendapatkan yang dinamakannya kepastian hukum. Dan hal ini mendorong dan mendesak masyarakat hukum adat untuk dapat dibuatkannya urgnesi Undang-Undang tentang masyarakat hukum adat.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing : Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords: Masyarakat Hukum Adat, Hak Asasi Manusia, Urgensi Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir
Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: FH Perpus
Date Deposited: 02 Jul 2025 08:01
Last Modified: 02 Jul 2025 08:01
URI: https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/47550

Actions (login required)

View Item View Item