Tanggung Jawab Notaris terhadap pemalsuan akta autentik ditinjau berdasarkan hukum positif Indonesia (Studi Putusan Kasasi NOMOR 933 K/PID/2023)

A.rianto, Martin Rich (2025) Tanggung Jawab Notaris terhadap pemalsuan akta autentik ditinjau berdasarkan hukum positif Indonesia (Studi Putusan Kasasi NOMOR 933 K/PID/2023). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman depan_Martin Rich Arianto_205210204.pdf Download (800kB)
	Text Bab isi_Martin Rich Arianto_205210204.pdf Restricted to Registered users only Download (816kB)
	Text Daftar Pustaka_Martin Rich Arianto_205210204.pdf Download (145kB)
	Text Lampiran_Martin Rich Arianto_205210204.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)

Abstract

Aktivitas jual beli tanah merupakan salah satu bentuk transaksi dalam suatu kehidupan masyarakat. Dalam aktivitas tersebut seorang notaris merupakan orang yang bertanggungjawab dalam proses transaksi jual beli tersebut melalui pembuatan suatu akta autentik. Tujuan penelitian yang ingin disampaikan oleh penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban notaris dalam proses pembuatan akta autentik dan apabila notaris tersebut melakukan suatu pemalsuan terhadap suatu akta autentik. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada peninjauan kaidah norma hukum positif. Penelitian yuridis normatif berfungsi untuk suatu kebenaran koheren sejati sesuai hukum positif. Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis yang memberikan gambaran mengenai analisis terhadsp suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab notaris terhadap pemalsuan akta autentik ditinjau berdasarkan hukum positif Indonesia (Studi Putusan Kasasi Nomor 933 K/Pid/2023). Seringkali terjadi pemalsuan akta yang dilakukan oleh notaris untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tanggung jawab hukum seorang notaris mencakup kewajiban untuk mematuhi semua ketentuan hukum dan kode etik profesi yang berlaku. Ketentuan ini secara eksplisit menetapkan bahwa seorang notaris yang melanggar kewajibannya sebagai pejabat pembuat akta autentik dapat dikenai berbagai bentuk sanksi hukum. Salah satu bentuk sanksi yang diatur dalam ketentuan ini adalah sanksi administratif berupa pemberhentian sementara dari jabatannya. Sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa seorang notaris bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatuhan hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing: Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Akta Autentik, Pemalsuan Akta, Pertanggungjawaban Notaris
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	02 Jul 2025 04:08
Last Modified:	02 Jul 2025 04:08
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/47534

Actions (login required)

View Item