Validitas Perjanjian Terhadap Pendaftaran Atas Merek Dagang Tempo Gelato Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Herlina, Belliana (2025) Validitas Perjanjian Terhadap Pendaftaran Atas Merek Dagang Tempo Gelato Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Belliana Herlina_205210083.pdf Download (2MB)
	Text Bab isi_Belliana Herlina_205210083.pdf Restricted to Registered users only Download (30MB)
	Text Daftar Pustaka_Belliana Herlina_205210083.pdf Download (1MB)
	Text Lampiran_Belliana Herlina_205210083.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Validitas perjanjian dalam pendaftaran merek dagang menjadi isu krusial dalam sengketa hukum, seperti yang terlihat pada kasus Tempo Gelato. Bisnis ini didirikan oleh Rudy Christian Festraets, Ema Susmiyarti, dan Pascal Jacques Edouard. Sengketa muncul akibat dugaan pendaftaran sepihak atas merek dagang tanpa persetujuan semua pihak sesuai kesepakatan awal. Kasus ini mengungkapkan pentingnya asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keadilan dalam pendaftaran merek dagang. Penelitian ini akan membahas permasalahan mengenai bagaimana validitas perjanjian terhadap pendaftaran merek dagang Tempo Gelato yang diduga dilakukan sepihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui penelitian dokumen dan wawancara dengan narasumber yang relevan. Pendaftaran sepihak oleh salah satu pihak tanpa kesepakatan melanggar asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan hukum yang tersedia bagi pihak yang dirugikan meliputi gugatan pembatalan merek dan pengajuan keberatan, namun efektivitasnya tergantung pada pengawasan administratif yang ketat. Kesimpulannya, pendaftaran merek secara sepihak bertentangan dengan prinsip dasar kontrak dan hukum merek di Indonesia. Perlindungan hukum bagi pemilik asli merek harus diperkuat melalui mekanisme yang lebih transparan dan efisien. Saran yang diperlukan adalah untuk merevisi prosedur pendaftaran merek untuk memastikan keterlibatan semua pihak dalam pendaftaran. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan administratif untuk mengurangi potensi penyalahgunaan sistem pendaftaran merek.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci : Validitas Perjanjian, Pendaftaran Merek Dagang, Perlindungan Hukum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	30 Jun 2025 04:09
Last Modified:	30 Jun 2025 04:09
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/47442

Actions (login required)

View Item