Kewajiban Pemenuhan Hak Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Studi Kasus Putusan Nomor: 1/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte)

Beale, Aurelius Steven (2025) Kewajiban Pemenuhan Hak Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Studi Kasus Putusan Nomor: 1/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Aurelius Steven Beale_205210007.pdf Download (174kB)
	Text Bab isi_Aurelius Steven Beale_205210007.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text Daftar Pustaka_Aurelius Steven Beale_205210007.pdf Download (47kB)
	Text Lampiran_Aurelius Steven Beale_205210007.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana kewajiban pemenuhan hak pekerja, khususnya dalam kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak. Penelitian ini berfokus pada studi kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 1/Pdt.Sus-Phi/2021/Pn Tte. Penelitian menerapkan metode yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, jenis pengumpulan data sekunder dan teknik pengumpulan data dengan menempuh studi kepustakaan, dan dengan melakukan pendekatan terhadap Undang-Undang dan pendekatan kasus, serta teknik analisis data bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian memberikan contoh nyata, bahwa Universitas Halmahera tidak patuh terhadap segala kewajiban hukumnya saat proses PHK terhadap Jarot. Tidak patuhnya tersebut seperti tidak dilakukannya perundingan bipartit, tidak melunasi hak-hak pekerja, yaitu pesangon, surat pengalaman kerja, dan BPJS Ketenagakerjaan, kemudian tidak memberikan sebuah kesempatan untuk melakukan pembelaan kepada pekerja. Putusan pengadilan mewajibkan Universitas Halmahera untuk melunasi pesangon dengan nominal sebesar Rp. 114.867.414,00, kemudian membayar BPJS Ketenagakerjaan, serta mengeluarkan surat pengalaman kerja. Tindakan PHK secara sepihak tersebut telah di analisis bahwa telah melanggar Pasal 151 dan Pasal 155 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam penelitian ini dapat diberi kesimpulan bahwa pemberi kerja mempunyai kewajiban hukum untuk selalu melindungi hak pekerjanya selama proses PHK, hal tersebut termasuk melaksanakan perundingan, dan memberikan kompensasi. Adanya pelanggaran terhadap prosedur PHK dapat berakibat pada hubungan industrial dan juga kesejahteraan pekerja.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Pemutusan Hubungan Kerja, Perlindungan Hukum, Hak Pekerja, Hubungan Industrial, Pemenuhan Hak
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	30 Jun 2025 03:30
Last Modified:	30 Jun 2025 03:30
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/47437

Actions (login required)

View Item