Kebijakan Penetapan Penjatuhan Sanksi Penutupan Seluruh Atau Sebagian Usaha Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana

Aryadi, Arsha Medina (2025) Kebijakan Penetapan Penjatuhan Sanksi Penutupan Seluruh Atau Sebagian Usaha Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman depan_Arsha Medina Aryadi_205210288.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Arsha Medina Aryadi_205210288.pdf Restricted to Registered users only Download (20MB)
	Text Daftar Pustaka_Arsha Medina Aryadi_205210288.pdf Download (2MB)
	Text Lampiran_Arsha Medina Aryadi_205210288.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perkembangan zaman dan kompleksitas ekonomi serta sosial telah mendorong korporasi terlibat dalam tindak pidana dengan dampak yang signifikan. KUHP Baru mengakui subjek hukum selain manusia, yaitu korporasi. yang memungkinkan penjatuhan sanksi, termasuk penutupan seluruh atau sebagian kegiatan usaha. Namun, durasi penutupan yang dibatasi dua tahun dianggap terlalu pendek untuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Penelitian ini menganalisis penjatuhan sanksi penutupan korporasi dalam hukum positif Indonesia serta kebijakan penetapannya di masa depan. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini menemukan bahwa regulasi yang ada, seperti KUHP Baru dan Perma 13/2016, masih belum memadai. Di mana terdapat beberapa poin yang digarisbawahi. Pertama, hukum positif di Indonesia belum memberikan peraturan spesifik mengenai sanksi penutupan ini, selain itu pula di seluruh peraturan yang memberikan sanksi ini, tidak menjelaskan definisi yang jelas mengenai penutupan seluruh atau sebagian yang mana hal ini jelas tidak memberikan kepastian hukum. Kedua, reformulasi mengenai sanksi ini dibutuhkan untuk di masa yang akan datang, mengingat sanksi ini merupakan “Death Penalty” bagi korporasi, di mana akibat dari sanksi tersebut berdampak luas tidak hanya bagi korporasi yang berbuat, akan tetapi pihak di dalam korporasi yang tidak bersalah. Selain itu, penelitian ini juga melakukan perbandingan dengan negara lain, seperti Prancis dan Singapura, yang memiliki sanksi serupa tetapi dengan regulasi yang lebih baik. Prancis menetapkan sanksi penutupan lebih lama, sementara Singapura memilih pembubaran langsung. Penelitian ini menyarankan agar regulasi dan aturan pelaksana yang lebih jelas disusun, agar sanksi penutupan dapat diterapkan secara tepat dan proporsional oleh hakim.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Sanksi Penutupan Korporasi, Penjatuhan Sanksi, Kebijakan Hukum Pidana
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	30 Jun 2025 03:00
Last Modified:	30 Jun 2025 03:00
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/47429

Actions (login required)

View Item