Pelaksanaan Hak Pesangon Atas Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Dengan Alasan Pekerja Melanggar Peraturan Perusahaan (Studi Kasus Putusan Nomor 214/Pdt.Sus-PHI/2021)

Angelia, Angelia (2025) Pelaksanaan Hak Pesangon Atas Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Dengan Alasan Pekerja Melanggar Peraturan Perusahaan (Studi Kasus Putusan Nomor 214/Pdt.Sus-PHI/2021). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Angelia_205210151.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Angelia_205210151.pdf Restricted to Registered users only Download (17MB)
	Text Daftar Pustaka_Angelia_205210151.pdf Download (1MB)
	Text Lampiran_Angelia_205210151.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan salah satu isu penting dalam hubungan industrial yang sering menimbulkan perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja. Terdapat berbagai macam alasan untuk melakukan PHK, salah satunya karena pekerja melanggar peraturan perusahaan. Seperti yang terjadi pada kasus PT Global Digital Niaga dengan salah satu pekerjanya, yaitu Arief Dian Lazuardi yang di PHK dengan alasan melanggar ketentuan pada peraturan perusahaan. Dalam kasus ini, PT Global Digital Niaga memberikan uang pisah atas PHK yang dilakukannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan perusahaan. Hal ini tidak sesuai dalam Pasal 161 UU Ketenagakerjaan yang mana seharusnya pekerja mendapatkan hak uang pesangon atas PHK dengan alasan tersebut. Dari latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yang berfokus pada pelaksanaan hak pesangon untuk pekerja yang mengalami PHK secara sepihak dengan alasan melanggar peraturan perusahaan dan kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim dengan UU Ketenagakerjaan mengenai PHK secara sepihak dengan alasan pekerja melanggar peraturan perusahaan pada Putusan Pengadilan Nomor 214/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa PHK secara sepihak harus dilaksanakan sesuai pada prosedur yang ditentukan dalam UU Ketenagakerjaan, serta peraturan perusahaan yang mengatur tentang hak-hak pekerja yang mengalami PHK tidak boleh bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	PHK, Hak Pesangon, Peraturan Perusahaan, Perselisihan Hubungan Industrial
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	30 Jun 2025 02:25
Last Modified:	30 Jun 2025 02:25
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/47410

Actions (login required)

View Item