Perubahan Kewenangan Penegak Hukum Pemilihan Umum Dalam Menangani Perkara Pidana Pemilihan Umum

Wilde, Aisya Avrylia Elskan (2025) Perubahan Kewenangan Penegak Hukum Pemilihan Umum Dalam Menangani Perkara Pidana Pemilihan Umum. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Aisya Avrylia Elskan Wilde_205200169.pdf Download (1MB)
	Text Bab isi_Aisya Avrylia Elskan Wilde_205200169.pdf Restricted to Registered users only Download (13MB)
	Text Daftar Pustaka_Aisya Avrylia Elskan Wilde_205200169.pdf Download (265kB)
	Text Lampiran_Aisya Avrylia Elskan Wilde_205200169.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, hal ini terbukti dengan adanya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Sila ke-4 Pancasila. Pelaksanaan dari Pasal dan sila tersebut adalah dengan adanya Pasal 22E Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana dalam pasal ini mengatur mengenai Pemilihan Umum. Oleh karena itu, kelancaran dan kesuksesan dari jalannya Pemilihan Umum tersebut harus terciptakan. Pemilihan Umum di Indonesia harus di jalankan dengan menjunjung tinggi asas Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBERJURDIL). Didalam Pemilihan Umum ini masyarakat Indonesia dapat memilih pemerintahannya itu sendiri, termasuk dengan perwakilan-perwakilan suara masyarakat. Secara realistis penyelenggaraan Pemilihan Umum yang melibatkan miliyaran masyarakat pastinya akan susah dan kesalahan atau pelanggaran sudah dipastikan akan terjadi. salah satu pelanggaran yang dapat terjadi dalam sebuah Pemilihan Umum adalah pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum. Proses yang digunakan sekarang untuk menangani perkara seperti itu mempunyai waktu yang sangat singkat dengan proses yang amat rumit dan dengan adanya banyak pihak dari berbagai macam bidang yang terlibat, menyebabkan terjadinya perbedaan pemahan dan juga pandangan. Hal ini cenderung menyebabkan terjadinya keterlambatan ataupun tidak tersampaikannya keadilan bagi para pihak yang merasa telah dirugikan oleh tindakan suatu pihak. Hal ini bertentangan dengan Teori Efektivitas Hukum dan juga Teori Keadilan. Tidak melupakan juga keterlambatan dalam penyampaian keadilan adalah salah satu bentuk dari ketidakadilan, hal ini bertentangan dengan sifat hukum yang seharusnya bersifat Lex nemini operator iniquum, neminini facit injuriam atau hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalah kepada siapapun. Oleh karena itu perubahan terhadap proses penanganan perkara pidana Pemilihan Umum harus diperbaiki yang dimana dalam perbaikan itu tidak melupakan Teori Kewenangan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.H., MPA.
Uncontrolled Keywords:	Demokrasi, Pemilihan Umum, Kewenangan
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	26 Jun 2025 08:41
Last Modified:	26 Jun 2025 08:41
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/47286

Actions (login required)

View Item