Yuliyani, Allya Putri (2025) Penerapan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/Pn Pky ). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
|
Text
Halaman depan_Allya Putri Yuliyani_205210312.pdf Download (293kB) |
|
|
Text
Bab isi_Allya Putri Yuliyani_205210312.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
Daftar Puskan_Allya Putri Yuliyani_205210312.pdf Download (457kB) |
|
|
Text
Lampiran_Allya Putri Yuliyani_205210312.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran, perampasan kebebasan, pemaksaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau selanjutnya disingkat UU PKDRT. Namun terdapat beberapa konsekuensi dari hadir nya undang-undang ini, perempuan korban KDRT enggan untuk melaporkan kekerasan yang perempuan alami. Salah satu Faktor adalah pernikahan siri, pasangan yang melakukan pernikahan siri dan terjadi KDRT kebanyakan tidak dapat dijerat dengan pasal KDRT karena status pernikahan siri dimata hukum positif tidak dapat dibuktikan ke sah an nya. Dari studi putusan yang diambil oleh penulis terdapat kasus KDRT yang dialami oleh pasangan yang hanya menikah siri tetapi hakim menerapkan pasal KDRT pada kasus tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hakim dalam menetapkan Pasal 44 Ayat (1) UU PKDRT pada putusan pengadilan nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pky.Untuk mengetahui apakah hukuman yang diterapkan berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) UU PKDRT sudah dapat memberikan perlindungan terhadap korban dari pelaku KDRT. Metode yang digunakan adalah metode normatif dengan menggunakan data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peneliti menyadari bahwa masih terdapat ketidaksamaan Persepsi terkait penerapan Undang-Undang PKDRT pada kasus KDRT yang terjadi dalam pernikahan siri dan menyebakan ketidakpastian hukum, penerapan UU PKDRT pada kasus ini juga tidak maksimal karena korban tidak mendapatkan batuan lainnya seperti bantuan konseling, bantuan perlindungan terhadap keluarga nya dan lain sebagainya.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H. |
| Uncontrolled Keywords: | KDRT, Nikah siri, Pasal 44 Ayat (1), perlindungan korban |
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | FH Perpus |
| Date Deposited: | 30 Jun 2025 01:36 |
| Last Modified: | 30 Jun 2025 01:36 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/47282 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
