Eddy, Jhon (2021) Pengaturan Tindak Pidana Perpajakan Terhadap Korporasi Dalam Konteks Perkembangan Delik Pidana Pajak Di Indonesia. Doctoral thesis, Universitas Tarumanagara.
|
Text
Halaman depan_Jhon Eddy_208182001.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
Bab isi_Jhon Eddy_208182001.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) |
|
|
Text
Daftar Pustaka_Jhon Eddy_208182001.pdf Download (489kB) |
|
|
Text
Lampiran_Jhon Eddy_208182001.pdf Restricted to Registered users only Download (12MB) |
Abstract
Dalam tulisan ini, Penulis akan membahas tentang pengaturan aturan tindak pidana pajak terhadap Korporasi dalam konteks perkembangan delik pidana pajak di Indonesia. Topik ini bermula dari pemaparan tentang siapa yang dimaksud dengan subyek pidana pajak, apakah sanksi tindak pidana pajak hanya dikenakan terhadap setiap orang/manusia atau “natural resources” atau bisa juga dikenakan terhadap Badan hukum ( Korporasi) atau “legal person”. Kemudian Penulis akan membahas juga tentang bagaimana perkembangan pengaturan tindak pidana Perpajakan yang dilakukan oleh Korporasi, bagaimana konteks pengertian tindak pidana Perpajakan terhadap Korporasi dalam perkembangan delik pidana pajak dan bagaimana arah kebijakan tindak pidana Perpajakan terhadap Korporasi bagi perkembangan delik pidana pajak di Indonesia. Dalam penelitian ini, Penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber diantaranya dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Hakim, Kejaksaan dan ahli hukum pidana dan Penulis juga melakukan penelitian normatif terhadap beberapa putusan dalam perkara pidana pajak yang sudah berkekuatan hukum tetap ( inkracht van gewisjde). Penulis menggunakan konsep teori negara hukum, teori keadilan, teori tujuan pemidanaan dan teori pertanggungjawaban pidana pajak di dalam membahas data hasil wawancara dari beberapa narasumber sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dan data dari hasil penelitian terhadap beberapa putusan dalam perkara pidana pajak. Berdasarkan data hasil wawancara dengan beberapa narasumber dan data dari hasil penelitian tehadap beberapa putusan dalam perkara pidana pajak, Penulis mendapatkan gambaran bagaimana praktek ketentuan pidana pajak, praktek penerapan teori negara hukum, teori keadilan, teori tujuan pemidanaan ,praktek penerapan keadilan restoratif , pemberian pidana bersyarat yang diterapkan dalam praktek pengenaan sanksi pidana pajak tersebut ( bagi Korporasi ) yang berlaku selama ini. Kalau selama ini pidana Badan ( penjara/kurungan) dan denda selama ini hanya dibebankan kepada pengurus Korporasi, sekarang pidana denda bisa dibebankan tanggungjawabnya kepada Korporasi. Selanjutnya adanya pemberian pidana bersyarat walaupun diberikan secara selektif dan merupakan domain Hakim sesuai ketentuan di dalam KUHP. Penerapan teori keadilan substantif dan keadilan prosedural, dimana keadilan substantif yang lebih menjadi dambaan masyarakat, sama halnya dengan penerapan teori tujuan pemidanaan absolut dan relatif, teori tujuan pemidanaan relatif yang lebih menjadi dambaan masyarakat . Di akhir tulisan, Penulis akan memberikan simpulan dan saran untuk pengaturan aturan tindak pidana pajak di dalam peraturan Perundang-Undangan pajak yang berlaku Indonesia dan usulan penyempurnaan pasal-pasal terkait dengan aturan tindak pidana pajak di dalam penyempurnaan Undang Undang Perpajakan ke depan.
| Item Type: | Thesis (Doctoral) |
|---|---|
| Additional Information: | Promotor: Prof .Dr. Mella Ismellina F.R, S.H,M.Hum. Co Promotor: Prof.Dr. H.M.Hary Djatmiko, S.H, M.S. |
| Uncontrolled Keywords: | tindak pidana pajak,sanksi pidana pajak, Korporasi, keadilan, tujuan pemidanaan ,pertanggungjawaban pidana pajak dan pidana bersyarat |
| Subjects: | Disertasi Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | FH Perpus |
| Date Deposited: | 10 Jun 2025 07:13 |
| Last Modified: | 10 Jun 2025 07:13 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/47044 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
