Implikasi dan tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi terhadap hak-hak keperdataan

Rongiyati, Sulasi (2025) Implikasi dan tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi terhadap hak-hak keperdataan. Doctoral thesis, Universitas Tarumanagara.

	Text Halaman Depan_Sulasi Rongiyati_208172003.pdf Download (545kB)
	Text Bab isi_Sulasi Rongiyati_208172003.pdf Restricted to Registered users only Download (830kB)
	Text Daftar Pustaka_Sulasi Rongiyati_208172003.pdf Download (47kB)
	Text Lampiran_Sulasi Rongiyati_208172003.pdf Restricted to Registered users only Download (62MB)

Abstract

Setiap warga negara memiliki hak asasi yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang- undangan di bawahnya. UUD NRI Tahun 1945 memberi pengakuan atas persamaan kedudukan setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan, serta hak-hak asasi lainnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 dan Pasal 28. Jaminan hak asasi tersebut diperkuat dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang dan peraturan pelaksananya dalam membuat regulasi yang berkaitan atau berdampak pada hak keperdataan. Dalam implementasinya terdapat beberapa undang-undang (UU) yang tidak selaras, sehingga berpotensi menyimpang dari norma konstitusi. Kondisi ini memicu diajukannya permohonan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku bagi semua pihak (erga omnes). Konsekuensi dikabulkannya permohonan judicial review atas suatu undang-undang baik untuk sebagian maupun keseluruhan maka putusan MK memiliki dampak hukum terhadap pengaturan suatu UU, termasuk terhadap hak-hak keperdataan warga negara. Dalam hal Putusan Mahkamah memerlukan tindak lanjut dengan pembentukan UU atau perubahan UU, peran Pemerintah dan DPR RI sangat menentukan untuk mewujudkan pelaksanaan putusan MK. Dalam praktiknya tidak semua putusan MK ditindaklanjuti Pembentuk UU. Dengan menganalisis putusan MK di bidang hukum keperdataan dalam kurun waktu tertentu maka akan dapat dikonstruksikan bentuk dan model tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menganalisis permasalahan implikasi putusan MK terhadap hak- hak keperdataan, tindak lanjut putusan MK terhadap hak-hak keperdataan, serta model tindak lanjut putusan MK yang berbasis keadilan dan kepastian hukum.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Dengan menggunakan teori negara hukum sebagai grand theory, teori supremasi konstitusi sebagai middle theory, serta teori keadilan dan teori kepastian hukum sebagai applied theory, diperoleh hasil analisis sebagai berikut. Pertama, implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hak-hak keperdataan di bidang hukum agraria, Negara dihadirkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak ekonomi masyarakat dan Putusan MK berupaya mengakhiri ketidakpastian hukum, pada hukum keluarga MK mengembalikan hak-hak individu sesuai dengan HAM yang dijamin konstitusi, sedangkan pada bidang hukum perjanjian putusan MK berimplikasi pada kepastian hukum bagi para pihak. Kedua, bentuk tindak lanjut putusan MK terkait hak keperdataan berupa revisi UU, pembentukan peraturan pelaksana UU meliputi peraturan pemerintah, peraturan menteri; dan eksekusi oleh lembaga peradilan lainnya. Tindak lanjut berupa pembentukan atau perubahan norma UU terpola berdasarkan kepentingan, yaitu menjadi prioritas jika berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu seperti masyarakat adat. Namun, tindak lanjut tidak menjadi prioritas jika terkait kelompok pengusaha atau putusan yang berimplikasi pada hak keperdataan yang memiliki sensitifitas pada kepentingan kelompok tertentu. Ketiga, Model tindak lanjut putusan MK dikonstruksikan dengan memahami norma UU sebagai satu kesatuan sistem norma melalui tahapan pelaksanaan tertentu sesuai substansi putusan. Model pencantuman judicial order pada putusan MK dapat menjadi pendorong addressat melaksanakan putusan final dan binding.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Additional Information:	Promotor: Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, S.H., M.Hum Co-promotor: Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Implikasi, model tindak lanjut, putusan Mahkamah Konstitusi, hak keperdataan
Subjects:	Disertasi Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FH Perpus
Date Deposited:	05 Jun 2025 05:12
Last Modified:	05 Jun 2025 05:12
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/46966

Actions (login required)

View Item